BALIKPAPAN- Sebagai upaya mengatasi permasalahan dibidang mineral dan batubara, minyak dan gas, listrik serta energi baru terbarukan dan konservasi energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi Tahun 2016 dengan melibatkan seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan, di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (6/4).
Pada acara yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, seluruh kepala daerah termasuk Bupati Kutai Timur (Kutim) mendapat penjelasan teknis monitoring evaluasi dan koordinasi supervisi oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK. Acara ini juga merupakan wujud Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dihadapan Petinggi KPK dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Barat (Kalbar), menyampaikan imbauan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk itu pemerintah daerah diminta menyusun rencana umum energi daerah dengan baik.
“Untuk ketahanan energi demi kelangsungan pembangunan,” kata Awang.
Disampaikan olehnya, Kaltim merupakan daerah kaya sumber daya alam tapi masih krisis listrik. Dia meminta agar pemerintah pusat memperhatikan masalah bagi hasil bidang ESDM.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengawali sambutannya menyampaikan bahwa fungsi KPK adalah koordinasi, supervisi, pencegahan, penindakan dan monitoring.
Dengan fungsi tersebut, KPK berusaha melakukan pendampingan untuk tata kelola kinerja sektor dan bidang ESDM agar bisa lebih baik. Berkaitan hal itu, seluruh daerah diminta untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pengelolaan ESDM.
“Usulan bisa disampaikan untuk dibahas lebih fokus dan dicarikan solusinya pada pertemuan selanjutnya,” sebutnya.
Tujuannya meningkatkan penataan perizinan, kewajiban para pihak, perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan dan pengendalian, pemenuhan hak hak masyarakat.
Peserta forum kali ini juga mendengarkan paparan rekapitulasi permasalahan pengelolaan sektor ESDM wilayah Kalimantan oleh Sekjen Kementerian ESDM M Teguh Pamudji. Paparan tantangan dan upaya menuju kedaulatan energi oleh seluruh gubernur se Kalimantan. Sebelum waktu istirahat pemerintah pusat diberi sesi untuk menanggapi progres pelaksanaan rencana aksi koordinasi supervisi energi wilayah Kalimantan.
Melengkapi pertemuan, peserta selanjutnya mendengarkan paparan KPK oleh Pimpinan KPK Agus Rahardjo, paparan SKK Migas dari Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, serta paparan BPH Migas dari Kapala BPH Migas Andy N Sommeng.
Sebagai penutup dilaksanakan sesi diskusi dan tanggapan permasalahan subsektor migas yang melibatkan stakeholder migas seperti Pertamina hilir atau BBM, Pertagas, PGN, PLN, KKKS, Hiswana, dan perusahaan survey lainnya. Berikutnya Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, serta Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bioenergi. Acara ini dihadiri pula kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat terkait bidang ESDM. (hms3)
