SANGATTA- Pemerintah ditingkat desa diminta untuk lebih mengerti dan memilah program pembangunan sesuai dengan domain atau kewenangan. Karena setiap kegiatan pembangunan memerlukam dana yang anggarannya di Kutai Timur (Kutim) menjadi porsi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
“Untuk itu Kepala Desa yang baru harus memahami mana yang menjadi porsi kabupaten, mana provinsi dan melalui pendanaan Pemerintah Pusat,” kata Bupati Kutim Ismunandar pada kegiatan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kaliorang, Kamis (23/2) lalu.
Lebih detail dijelaskan oleh Ismu, untuk pembangunan yang berskala kabupaten dapat diselenggarakan langsung oleh daerah melalui pembanhgunan desa menggunakan dana kabupaten. Seperti keinginan Presiden RI Joko Widodo melalui nawcita membangun dari pinggiran. Ismu menyebut, sekarang desa telah mendapatkan porsi melalui dana desa untuk membangun dan memenuhi kebutuhannya. Untuk masing-masing desa serta menjawab tantangan pembangunan dengan merangkum semua usulan dan keinginan warga desa.
“Disitu peran para kepala desa, menyerap aspirasi warganya agar tidak terlewatkan,” sebut orang nomor satu di Pemkab Kutim.
Dia menambahkan, dari segi perencanaan Kades harus mengerti sumber pendanaan. Yaitu mana anggaran yang ada dari kabupaten, provinsi dan pusat. Khusus membangun desanya, Kades dapat menggunakan dana yang diberikan kabupaten. Tentunya dengan memperhatikan penyelenggaraan, sehingga tak sampai menyalahi aturan dengan usulan yang disampaikan melalui Musrenbang.
“Mari sama-sama menjaga, jangan sampai menyalahi aturan. Seperti yang dilakukan sekarang dengan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Agar usulan yang prioritas dapat langsung di eksekusi, tentunya lewat pendanaan kabupaten, provinsi dan pusat yaitu dana alokasi khusus (DAK),” pintanya pada acara yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan.
Tampak hadir mengikuti acara antara lain Wakil Ketua II DPRD Kutim Encek UR Firgasih berserta anggota DPRD Kutim, Wakapolres Kutim Kompol Donny Lumban Toruan, Camat Kaliorang Muhammad Rivai, Kepala Bidang Prasarana Bappeda Kutim Akhmad Fauzan sejumlah pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kutim, kepala desa serta puluhan warga kecamatan.
Camat Kaliorang Muhammada Rivai kepada Bupati melaporkan, dalam usulan nampaknya tidak jauh berbeda dari kecamatan lainnya. Seperti usulan pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
“Usulan pengembangan infrastruktur terdiri dari pengelohan air bersih di daerah SP (sektor pemukiman) yang masih dikelola masyarakat melalui sumur tanah. Belum oleh PDAM, padahal jika dikembangkan disini terdapat sumber air yaitu dari Gunung Sekerat. Sama halnya juga listrik, berikut disektor pendidikan, kesehatan yang juga butuh pembenahan dan perhatian. Selanjutnya peningkatan dan perbaikan jalan yang rusak akibat arus pertumbuhan ekonomi. Dari sector perkebunan, perikanan hingga untuk transportasi warga,” terang Camat Kaliorang. (hms7)
