SANGATTA- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur (Kutim) berencana menaikkan tarif air bersih di 2017 ini. Untuk mengetahui pendapat para pihak dari berbagai elemen masyarakat didaerah ini terkait hal tersebut, pihak PDAM lantas menggelar diskusi panel bertajuk “PDAM dan Lika-Likunya Dalam Jejak Pendapat Penyesuaian Tarif Air Tahun 2017”. Acara dimaksud juga dirangkai dengan sosialisasi perhitungan tarif air yang “full cost recovery (FCR)” atau menutup biaya secara penuh, di Ruang Akasia Selasa, (28/2/2017).
Direktur Utama PDAM Aji Mirni Mawarni menjelaskan, pihaknya saat ini telah melayani 17 Kecamatan dari 18 Kecamatan. Dengan total cakupan layanan 29 persen.
“Ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan 69 persen. Namun PDAM tetap optimis dalam meningkatkan cakupan pelayanan dikarenakan adanya dukungan luar biasa dari Pemerintah Provinsi maupun Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dan Masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu dia berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu dan mendukung PDAM hingga bisa tetap mengawal pembagunan. Dia meminta semua pihak tetap mendukung dan mendoakan agar PDAM Kutim dapat melayani masyarakat dengan pelayanan prima.
Selanjutnya Aji Mirni juga memaparkan kepada peserta diskudi bahwa tarif lama yang diberlakukan oleh PDAM Kutim saat ini belum bisa menutupi biaya secara penuh. Dengan harga jual masih rendah dari harga pokok produksi. Berdasarkan hasil audit kinerja 2015, harga jual Rp 5.103,98 per meter kubik. Sementara harga pokok produksi sebesar Rp 9.433,73 per meter kubik. Dikarenakan tiap tahun selalu terjadi kenaikan bahan baku, seperti BBM, bahan kimia, material sambungan rumah, jaringan dan asesoris pipa serta adanya pemeliharaan genset dan pompa.
“Alasan penyesuaian (tariff) agar dapat mandiri tidak tergantung pada subsidi pemerintah, peningkatan layanan berkualitas. Continue (berkelanjutan) adanya peremajaan peralatan produksi, tersedianya bahan baku, mempercepat peningkatan layanan serta kemampuan PDAM dalam berinvestasi,” jelas Mirni Mawarni.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Kabupaten Rupiansyah mengatakan PDAM Kutim sekarang ini masih mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda). Hingga sekarang operasionalnya masih menggunakan genset berbahan bakar solar industry. Dengan beban belanja BBM Rp 30 miliar lebih pertahun. Menurutnya belanja bahan bakar ini termasuk besar.
“Tarif PDAM Kutim memang masih sangat rendah untuk se-Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk itu di adakan evaluasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Kita memahami bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang menurun (devisit) utamanya Kutim,” jelas Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut.
Diskusi penyesuaian tarif air PDAM Kutim ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi untuk perbaikan ke depan. Dengan harapan PDAM juga mampu mandiri dan berdiri sendiri. Agar bisa memberikan kontribusi untuk pembagunan Kutim dimasa datang.
“Pemkab juga telah meresmikan peralatan operasi pipa (WTP) Kudungga 50 liter/detik. Upaya ini dilakukan agar cakupan layanan PDAM sebagai perpanjangan tangan Pemkab semakin baik. Baik di perkotaan maupun di perdesaan semuanya bisa terlayani,” katanya.
Selain Rupiansyah, diskusi ini juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran, Anggota DPRD Kutim Herlang Mappatitti, Camat Sangatta Utara, OPD terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), tokoh masyarakat. Melengkapi diskusi pihak panitia juga menghadirkan narasumber dari perwakilan BPKP RI Purwoko Hadi dan dari PDM sendiri Aji Mirni Mawarni. (hms8)
