Kepala Bappeda Kutim Edward Azran (Foto: Irfan Humas)
SANGATTA – Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Edward Azran baru saja mengisi posisi baru sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Edward secara mengejutkan menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Sumarjana yang kini berpindah menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Ditemui selepas pelantikan pejabat eselon oleh Bupati Ismunandar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (13/2/2019), Edward menegaskan akan langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Hal pertama yang menjadi misinya adalah melihat keseimbangan budget anggaran. Mengapa? Sebab, menurutnya jika anggaran tak seimbang, biasanya menimbulkan efek yang kurang baik di dalam pertumbuhan wilayah sektoral dan dibawahnya.
“Untuk itu kita harus konsisten, jadi pengerahan budget anggaran harus disesuaikan dengan pola perimbangan dan sektoral yang perlu kita kejar,” terang Edward.
Selanjutnya hal kedua dituturkan Edward yaitu membuat jadwal terpadu yang seimbang untuk beban masa lalu. Harus segera terselesaikan, karena terkait dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu menjadi perhatian serius agar kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati serta Seskab dapat mematangkan persoalan hutang piutang. Guna tercapai keseimbangan anggaran. Kemudian prioritas-prioritas tinggi dikembalikan kepada jalur yang benar.
“Memang banyak kepentingan politik, namun kepentingan prioritas maupun kepentingan strategi itu yang banyak perlu dijaga. Terutama penggunaan dana yang tersedia, sudah dihitung sedemikian rupa. Katakan sekian triliun itu jangan ambisius menetapkannya, imbasnya
menimbulkan celah anggaran yang tidak terbiayai,” sebut mantan Asisten Administrasi Seskab Kutim tersebut.
Untuk itu perlu menghitung mana skala prioritas yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Keseimbangan disini dimaksudkan bukan seimbang dalam arti balance, tetapi kalau dulu sudah ada prioritas ya akan diteruskan oleh Bappeda atau bahkan lebih bagus ditingkatkan. Begitu pula jika ada strategi besar dalam siasat utama, maka akan dijalankan.
“Jadi begitu caranya, untuk itu jangan berhenti karena hasilnya bisa stagnan. (Memang) Memulainya agak berat, ibarat mendorong mobil yang berat jatuh dikubangan lumpur maka perlu power untuk membangkitkan. Begitulah gambaran pembangunan itu,” tegasnya.
Dia menyebut momentum saat ini harus dipertahankan. Apa yang sudah dikerjakan oleh bupati sudah bagus, tinggal bagaimana mendukung dengan menyeimbangkan sumber daya kekuatan bersama. Tak boleh sektor tertentu menjadi kuat, tetapi sektor lain lemah. Prioritas utama pembangunan adalah infrastruktur wilayah, persoalan kesehatan dan pendidikan dan infrastruktur jembatan, jalan, listrik serta air bersih. Selanjutnya mencapai pembangunan keseimbangan antar kawasan yaitu pantai dengan hulu.
“13 provinsi di Indonesia saja masih kalah luas dengan luas wilayah Kutim dari 34 provinsi yang ada. Bappeda akan fokus tentang luasan wilayah dan jumlah kependudukannya, yakni sekitar 450 ribu warga Kutim. Ini perlu dijaga betul agar mereka (merasakan) ada pemerataan. Kalau pertumbuhan sudah dicapai tinggal pemerataan. Pemerataan salah satunya mempersiapkan infrastruktur,” jelasnya.
Jadi tidak dipindahkan seperti dari orang ke orang, tetapi ada yang memobilisasi. Sehingga mulai produksi, konsumsi, distribusi diseimbangkan. Memang dia mengakui agak berat dalam implementasi, namun itulah yang menjadi tantangan Bappeda agar bekerja lebih baik. Momentum ini, sambungya menjadi lebih baik, sebab masih ada waktu 2,5 tahun lagi untuk mencapai visi dan misi program yang sudah ditetapkan oleh RPJMD pemerintahan.
Edward yang menganakan kacamatan juga memaparkan bahawa untuk pergeseran angggaran, jika hanya bertahan dengan pola yang ada maka akan terpuruk lagi. Solusinya harus hijrah, misalnya program terarah DPRD Kutim harus dibahas melalui Musrenbang.
“Jangan dibawa hanya kunjungan lapangan saja harus dipadukan. Karena khawatir apa yang direncanakan kunjungan lapangan tidak sebanding dengan strategi di musrenbang,” jelasnya.
Dengan penjelasan lain, jika tidak bisa dalam budget kabupaten dialihkan ke provinsi, kalau tidak ada juga dilarikan ke pusat. Strategi itulah yang harus dikejar bersama. Bappeda tentunya tak bisa melupakan rentetan pengajuan program anggaran yang terdokumentasi sepihak ditengah jalan. Sebab budget anggaran akarnya dari musrenbang. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional,” ujarnya.
Disinggung target Pemkab Kutim 2021 seluruh kecamatan sudah dialiri listrik dan air, Edward menegaskan, saat ini sudah terpenuhi. Bahkan angkanya mencapai 30 persen, berarti masih ada 60 persen.
“Jika kita fokus dan tuntas, asal dengan catatan bahwa tidak ada gangguan alokasi anggaran itu, saya lihat 6 atau 7 kecamatan sudah tidak ada masalah. Sisanya sekitar 12 kecamatan yang perlu ada pembenahan secepatnya oleh Bappeda,” tutupnya. (hms13)
