Beranda Hukum Saat Pencoblosan Pemilu Serentak – Perusahaan di Kutim Diminta Liburkan Karyawan

Saat Pencoblosan Pemilu Serentak – Perusahaan di Kutim Diminta Liburkan Karyawan

75 views
0

Wabup Kasmidi membuka rakor bersama Pemkab Kutim, penyelenggara pemilu dan seluruh perusahaan yang ada di Kutim dalam meningkatkan partisipasi karyawan pada Pemilu 2019, di Aula Pelangi Polres Kutim Selasa (2/4/2019). (Foto: Jani Humas)

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang meminta seluruh perusahaan di wilayah Kutim untuk meliburkan karyawannya saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Kami minta perusahaan untuk penyampaikan langsung kepada para karyawan bahwa pada 17 April adalah hari libur Nasional. Jangan dijadikan libur, tetapi karyawan yang masuk dapat uang lembur. Pasti otomatis karyawan memilih lembur,” tegasnya saat membuka rapat koordinasi dalam meningkatkan partisipasi karyawan di lingkup perusahaan pada Pemilu 2019, di Aula Pelangi Polres Kutim Selasa (2/4/2019).

Hal tersebut tentunya bertujuan demi meningkatkan partisipasi pemilih saat pencoblos pemilu serentak di Kutim. Mengapa seruan tersebut disampaikan? Pasalnya persentase partisipasi pencoblos atau pemilih di Kutim dinilai masih sangat rendah. Angka warga yang lebih condong menjadi “Golput Mania” di Kutim dikatakan bukan hanya tinggi di Kaltim bahkan Nasional. Mencapai 53 persen secara keseluruhan.

“Kepada perwakilan perusahaan yang ada di 18 kecamatan, tanpa terkecuali, saya ingin semua aktif (mendorong karyawan untuk partisipatif dalam pemilu). Masyarakat terdata 227.323 pemilih, saya ingin semua aktif. Kalau kita tidak bergerak memikirkan ini, saya yakin (pemilu) tidak akan sukses,” kata Kasmidi dibeberapa kesempatan.

Senada, Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan menegaskan, apabila ada perusahaan yang nekat memperkejaan karyawannya di waktu pencoblosan, dirinya mengintruksikan para Kapolsek untuk segera melaporkan kepadanya.

“Kalau ada perusahaan dan tetap tidak ikut pada pencoblosan saya akan panggil. Bawa orang perusahaan menghadap ke saya, perlu dicek integritasnya NKRI orang ini,” tegasnya.

Teddy memaparkan bahwa ada beberapa faktor potensi kerawanan golput oleh karyawan. Yakni perusahaan tidak meliburkan karyawan di hari pencoblosan, perusahaan tidak memberikan fasilitas kendaraan ke TPS. Berikutnya karyawan masih terdaftar ditempat tinggal yang lain, kemudian karyawan lebih mementingkan mencari nafkah dari pada memberikan hak suaranya.

“Serta perusahaan menetapkan sebagai hari libur, namun yang masuk mendapat uang lembur,” kata Teddy. (hms10)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here