Bupati Ismunandar Saat Membuka Seminar dan Workshop Forum Multistakeholder yang bertajuk “Menuju Kinerja CSR Ekselen bersama Stakeholder” di Hotel Royal Victoria. (Foto: Wak Hedir Humas)
SANGATTA – Untuk menyamakan persepsi serta program tepat sasaran, Forum Multistakeholder CSR Kutim mengelar Seminar dan Workshop Forum Multistakeholder yang bertajuk “Menuju Kinerja CSR Ekselen bersama Stakeholder”. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama CSR kutim, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan CFCID Consulting. Seminar sehari tersebut, dibuka resmi Bupati Kutim H Ismunandar, di Hotel Royal Victoria, Kamis (2/5/2019). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang yang juga selaku Ketua CSR Kutim, yang turut menjadi narasumber dalam seminar itu. Peserta terdiri dari perwakilan dari masing – masing perusahaan, baik pertambangan, perkebunan dan perbankkan.
Bupati mengatakan selama ini Pemerintah dan Perusahaan telah menjalin kerjasama yang baik dalam pembangunan di Kutim. Apa yang tidak tercover oleh Pemkab Kutim dikarenakan keterbatasan anggaran, bisa dialihkan melalui program CSR. Ia mencontohkan, dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Sangatta, Pemkab Kutim bekerjasama dengan PT KPC.
“Alhamdulilah kita sudah melakukan kolaborasi yang baik dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Sangatta. Kita yang menyediakan WTP dan KPC yang menyediakan air bakunya,” ungkap Ismu yang hadir mengenakan baju adat takwo, usai memimpin upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Selain itu, sambung Ismu, dalam pemenuhan kebutuhan listrik, KPC juga telah memberikan exces powernya di Rantau Pulung dan desa sekitarnya. Begitu pula dengan Perusahaan perkebunan sawit PT Telen yang memberikan exces power ke Kecamatan Muara Bengkal dan Karangan. Jadi, listrik sudah hampir 24 jam di ibukaota Kecamatan-Kecematan.
“Forum multistakeholder ini bagaimana monitor/evaluasi implementasi yang sudah dilaksankan oleh Stakeholder, karena ada aturannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ismu juga meminta agar dana CSR yang ada juga bisa disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Karena BPR ini sampai ke pelosok-pelosok, yang mana banyak pekerja di desa-desa yang susah mencari bank untuk menyimpan dananya.
Sementara itu, Komut CFICD suwandi mengatakan bisnisn yang berkelanjutan adalah bisnis yang tidak bisa meninggalkan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kita mungkin dalam fotlrum CSR di Kutim masih ada persepsi yang berbeda. Kadang-kadang kita masih melihat CSR hanya sebatas pemberdayaan masyarakat. Padahal CSR sekarang keseluruhan 7 per subject yang sudah diketahui dan tidak boleh ditinggalkan, supaya bisnis kita bisa berjalan dengan baik, ” ucap Suwandi.
Tentunya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, lanjutnya, bisa memberikan penjelasan CSR yang tepat sasaran itu bagaimana. Oleh karena itu, didalam menjalan seminar dan workshop seperti akan bisa melihat sejauh mana CSR yang dilakukan perusahaan itu sesuai dengan ISO 26000.
“Kebetulan di PT KPC sudah dilakukan analisis apakah benar program-program CSR di PT KPC sudah sejalan dengan ISO 26000. Setelah kami analisis kurang lebih 7 bulan, dan kesimpulan dari 7 per subjek ternyata, PT KPC alhamdulillah sudah memenuhi. Hanya sebagian kecil saja yang belum yakitu kebijakan – kebijakan tentang hak asasi manusia minor, yang lain sudah full,” ungkap Suwandi. (hms15)
