Sekab H Irawansyah mewakili Bupati, hadiri Paripurna XI Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan terhadap KUA dan PPAS tahun 2020, diruang sidang utama DPRD Kutim (Foto: Wak Hedir Humas)
SANGATTA – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur H Irawansyah mewakili Bupati, hadiri Paripurna XI Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2020, diruang sidang utama DPRD Kutim, Kamis (11/7/2019). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran ini dihadiri 23 anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Dearah (FKPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutim memprediksi total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 2,82 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Kutim Ismunandar saat sidang paripurna , Rabu (10/7/2019). Pendapatan daerah tersebut bersumber dari dana perimbangan sebesar 1,86 triliun (66,17 persen), Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 142,58 miliar (5,50 persen), sumber lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi sebesar 813,21 milyar rupiah (28,78 persen).
Menanggapi KUA dan PPAS Kabupaten Kutim tahun 2020, pemandangan pertama disampaikan Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan Arang Jau. Menurut fraksi Golkar nota KUA PPAS tersebut telah sinergi dan sejalan Pusat dan Pemerintah Provinsi dan merekomendasikan agar melaksanakan KUA PPAS Kutim tahun 2010.
Kemudian fraksi Demokrat tidak ada yang membacakan namun darf tanggapan telah diserahkan. Lanjutnya, tanggapan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibacakan oleh Joni, bahwa Fraksi PPP berkomitmen mendukung dan menilai KUA PPAS Pemkab Kutim ideal untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya. Partai ini juga berharap agar Pemkab Kutim menyelesaikan pembayaran yang masih tertunda.
Sedang Fraksi PDI Perjuang dibacakan Siang Geah, lebih menenkan agar aspek keadilan terdahap alokasi dapat 10 persen ayng bersumber dari DAU dan DBH bisa lebih dari 10 persen sehingga aspek dirasakan masyarakat. Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang dibacakan Didik Prabowo Kusuma, pihak menyetujui adanya peningkatan Tunjungan Pendapatan Pegawai (TPP) agar terhindar dari KKN.
Fraksin Nasional Kebangsaan dibacakan H Sobirin Bagus, pihaknya berharap Pemkab Kutim dapat mengguna ABPD untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produkti, mampu menyusun capaian target capian belanja serta efesien mengguna anggaran
Terkahir, fraksi Nurani Amanat Persatuan disampaikan Baharudin, pihaknya berharap Pemkab Kutim agar menghindari penundaan pembayaran kegiatan 2019 agar tidak terjadi penundaan. Sehingga APBD 2020 murni untuk mendanai kegiatan tahun 2020, termasuk pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang juga harus telah diperhitungkan. (hms15)
