SUKSES: Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang berfoto bersama nasabah pertama di KLK BPR Sangkulirang setelah diresmikan. (Foto: Irfan Humas)
SANGKULIRANG-BUMD milik Pemkab Kutai Timur (Kutim) yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim langsung tancap gas dengan mengembangkan bisnis pelayanan perbankan hingga ke pelosok kecamatan. Sebelumnya BPR sudah membuka Kantor Layanan Kas (KLK) di Bengalon 2008 dan Teluk Pandan 2009. Kini giliran KLK Sangkulirang yang langsung diresmikan secara simbolis oleh Bupati Ismunandar bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Benua Baru Ilir, Rabu (4/9/2019).
Ismu turut didampingi Wabup Kasmidi Bulang, Dewan Komisaris Utama BPR sekaligus Kepala Bappeda Kutim Edward Azran, Dirut BPR Kutim Ahmad Sobyan Herman, Camat Sangkulirang Tajjudin, Camat Kaliorang Simon Salombe, anggota DPRD Kutim Muhammad Ali dan sejumlah undangan lainnya. Ismu dalam arahannya mengharapkan BPR memberikan bisa memberikan kemudahan kepada UMKM.
“BPR ini didirikan untuk penyederhanaan prosedur. Masyarakat jika malu-malu ke Bankaltimtara bisa ke BPR. Saya juga minta karyawan perusahaan ataupun stakeholder di Sangkulirang bisa nabung ke BPR. Nanti kita surati stakeholder lainnya. Separuh saja dulu untuk jalan. Keterlibatan menabung juga mendorong perekonomian rakyat se-Sangsaka. Karena muaranya di Sangkulirang. Ini jadi lebih memudahkan pedagang pasar jika butuh permodalan yang akhirnya bisa mengatasi persoalan kredit lewat kehadiran BPR,” tegasnya.
Dalam laporannya Dewan Komisaris Utama BPR Kutim Edward Azran mengutarakan penantian selama 12 tahun BPR bisa melebarkan sayap ke kecamatan terwujud kelak akan menjadi embrio cabang. BPR Sangkulirang hadir untuk memenuhi biaya pembangunan. Kini jumlah modal yang ada di BPR Kutim sebesar Rp 12 Miliar terdiri dari komposisi 70 persen pemkab, 15 persen Bankaltimtara, 13 persen swasta. Untuk data keuangan Juli mencapai Rp 37 Miliar, sementara itu tabungan deposito masyarakat ada Rp 15 Miliar.
Edward menegaskan adanya BPR di Sangkulirang mengharapkan membantu sebagian kecil pembangunan masyarakat yang belum terjangkau di kecamatan.
“Menggunakan BPR otomatis membantu pemerintah menaikan kesejahteraan masyarakat karena ikhtiar mendekatkan dengan masyarakat. Tidak hanya itu kesulitan pendanaan langsung dapat diajukan di BPR Sangkulirang yang akhirnya memperbaiki struktur perekonomian daerah perlu ada amdal pasalnya lembaga keuangan tidak seluruhnya memberikan karakter dan ciri khas pelayanan kecepatan dan kemudahan. Semua punya nilai masing-masing,” jelasnya.
Edward juga berharap kedepan KLK BPR Sangkulirang jika memenuhi syarat akan menargetkan menjadi level Kantor Cabang.
“Jika ini berjalan bagus dan sesuai rencana, kemungkinan KLK BPR Sangkulirang akan siap menjadi Kantor Cabang bakal terwujud,” paparnya.
Sementara itu, Dirut BPR Kutim Ahmad Sobyan Herman mengungkapkan setelah mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BPR bersiap memberikan pelayanan perbankan profesional. Kini kondisi BPR Kutim kinerja BPR diposisi keempat dari 16 BPR di Kaltim dan Kaltara.
2018 posisi aset Rp 41 Miliar kini turun Rp 37 Miliar terjadi penurunan fasilitas pembiayaan dari proyek yang dibayarkan pemerintah.
“Dibukanya Kantor ini bisa berdampak pada dana pihak ketiga (DPK) dalam pembiayaan. Target kita DPK Rp 1,5 Miliar pembiayaan 1 Miliar dengan waktu 3 bulan bisa terealisasi. Rencana permodalan 2019 hasil RUPS dicanangkan Rp 1, 2 Miliar. Mudah-mudahan harapan ini terpenuhi,” tutupnya. (hms13)
