Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Saiful Ahmad memimpin rapat persiapan Forum Agrobisnis Club.(Foto: Vian Humas)
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus melakukan upaya percepatan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) yang berada di Kecamatan Kaliorang akan diawali dengan penyelenggaraan Forum Agrobisnis Club (FAC) dalam waktu dekat ini.
Pada pertemuan ini nantinya akan mengundang seluruh instansi teknis terkait, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pakar di bidang ekonomi, OPD baik dari Provinsi Kaltim maupun Kutim, pengusaha dan mitra kerja seperti GTz dan TNC.
Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan sepanjang FAC ini yang diantaranya regulasi pengoperasian KEK-MBTK, kesiapan kawasan seperti kapasitas listrik, air bersih, aksebilty transportasi dan kepastian hukum.
“Tujuan acara ini dimaksudkan mendengarkan paparan narasumber mengenai potensi pengembangan bisnis melalui pengolahan lahan di KEK MBTK, melakukan identifikasi potensi pendapatan bagi daerah Kutim dari keberadaan KEK-MBTK, baik dari aspek pajak, retribusi, bagi hasil atau sumber penerimaan sah lainnya, sekaligus memberi saran maupun masukan strategi yang menguntungkan secara jangka panjang bagi Pemprov Kaltim khususnya Pemkab Kutim,” ujar Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Saiful Ahmad di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis(28/11/2019).
Saiful menjelaskan, KEK Maloy dibentuk berdasarkan PP No.85 tahun 2014 dengan memiliki luas lahan sebesar 509,496 Ha berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dengan total nilai investasi 2 Triliun dengan skema pembiayaan APBD Kutim sebesar Rp 890 milyar dan APBN sebesar 1,1 triliun. KEK Maloy sendiri dikelola oleh PT.MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan) .
“Diharapkan pada 2025, KEK Maloy mampu meningkatkan PDRB Kutim hingga Rp 4,67 triliun per tahunnya berdasarkan kajian Dewan Nasional KEK (DNKEK) 2019. Selain itu KEK MBTK diharapkan akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara,” jelasnya.
Dia menambahkan, potensi pengolahan lahan di KEK-MBTK bisa dikerjasamakan melalui beberapa skema kerjasama yaitu: Kontrak Sewa dari Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Bagi Pendapatan (Revenue Sharing), dan Bangun Serah Guna (BSG) atau Build-OperateTransfer (BOT) dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tertinggi adalah sebesar Rp128.000 per meter persegi dan terendah sebesar Rp 2.450 per meter persegi. Dengan asumsi, lama kontrak sewa selama 30 tahun, arus kas bersih dan kelayakan usaha KEK-MBTK diproyeksikan sebesar Rp 1,15 triliun per tahun dan investasi awal sebesar Rp 1,86 triliun menjadi hitungan cukup menguntungkan bagi para investor yang menanamkan modalnya di KEK Maloy.
Besarnya potensi pengelolaan di KEK-MBTK diharapkan investor bisa berbondong-bondong berinvestasi di KEK-MBTK apalagi kuncuran dana APBD dan APBN telah cukup besar digelontorkan di KEK MBTK. Diharapkan KEK MBTK bisa menjadi poros pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltim khususnya di Kutim.(hms4)
