Suasana musrenbang di Kecamatan Rantau Pulung. (Foto Jani Pro Kutim)
RANTAU PULUNG – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu kewajiban dalam suatu proses pembangunan nasional. Dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Maka dari itu pelaksanaan Musrenbang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Untuk mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran program Pemerintah Kabupaten.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Kabupaten Irawansyah, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rantau Pulung yang dilaksanakan di Aula Gedung BPU Desa Kebon Agung, Rabu (12/2/2020) kemarin.
Dijelaskan Irawansyah Musrenbangcam merupakan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diharapkan menghasilkan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan mengacu pada visi misi daerah yang tertuang di RPJMD dengan visi terwujudnya kemandirian Kutim melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri,” terangnya.
Menurut Irawansyah, ada 5 fokus pembangunan Kutim dinilai telah sukses dalam pelaksanaannya. Pertama dalam peningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dibuktikan dengan prestasi baik tingkat provinsi nasional bahkan internasional yang diraih baik dari pendidikan formal maupun non formal. Bahkan selain SD sampai SMP, Pemkab Kutim telah mengratiskan biaya pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi Kutim. Yakni Stiper dan Stais demi mencetak SDM unggul. Kemudian, dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Perekonomian Kutim saat ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan.
“Pada 2016 hanya 2 persen sedangkan provinsi minus. Hal itu salah satunya disebabkan harga batu bara anjlok yang berdampak pada pemasukan negara. Pada 2018 Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi provinsi Kaltim sudah diatas 6,9 persen. Kutim 6,7 persen. Sedangkan nasional hanya 5 persen. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kutim diatas rata-rata nasional. Begitu juga tingkat kesejahteraan Kutim masuk 5 besar dari 500 daerah kita peringkat 8,” papar Irawan.
Selanjutnya, fokus pemerataan infrastruktur kepada semua masyarakat seperti dibidang pendidikan, kesehatan, air bersih dan listrik terus menjadi fokus Pemkab Kutim. Seperti pelayanan air bersih yang dahulu 60 persen kini mencapai 80 persen. Melalui program PDAM, Spamdes dan Pamsimas.
“Alhamdulillah sekarang pemerataan sudah dirasakan sampai ke desa,” ucapnya.
Berikutnya, fokus dalam penataan pemukinan seperti membangun jambatan berstandar nasional dan drainase. Bertujuan mencegah terjadinya banjir. Terakhir, yakni tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik juga meningkat. Dibuktikan dengan diraihnya sejumlah penghragaan Pemkab Kutim. Yaitu segi pelayanan publik yang dinilai ombusmen pusat adalah yang terbaik di Kaltim. Kemudian penghargaan keterbukaan informasi publik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) meraih nilai B serta pengelolaan keuangan daerah memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut dari BPK RI. (hms10/hms3)
