Bupati Kutim H Ismunandar saat mendengarkan paparan dari Mendagri Tito Karnavian. (Fuji Pro Kutim)

JAKARTA- Berbicara dihadapan ribuan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020, Kamis (20/02/2020), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah harus seirama. Khususnya untuk menggaet investor agar datang menanamkan modalnya ke Indonesia. 

“Pusat dan Daerah tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Tito di Rakornas yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Rizt Carlton, Jakarta.

Menurut Mendagri, Pusat dan daerah satu irama. Saling sinergi, karena itu adalah kunci untuk mendorong investasi. Investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu juga untuk menghadapi bonus demografi, angkatan kerja yang tinggi jika tak diberikan pekerjaan nanti malah menjadi pengangguran.

“Maka perlu penciptaan lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja itu salah satunya investasi. Karena tak bisa, kita (akhirnya) hanya mengandalkan dari APBN saja,” kata Tito, yang paparannya turut didengarkan Bupati Kutim H Ismunandar, Seskab Kutim H Irawansyah dan Plt Kepala PMD PTSP Kutim Saiful Ahmad.

Tapi karena saat ini yang berlaku adalah desentralisasi, kata Tito, sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi sangat penting. Karena daerah saat ini diberi kewenangan lebih mengatur rumah tangganya sendiri. Meski begitu, ia mengingatkan desentralisasi yang berlaku, tetap dalam kerangka negara kesatuan. Artinya, kewenangan yang sekarang dimiliki daerah, asalnya dari pusat. 

“Dengan adanya otonomi daerah sebagian kewenangan didelegasikan ke daerah. Nah ini perlu ada sinergi antara pusat dan daerah.  Tapi jangan lupa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Presiden adalah kepala pemerintahan dan penanggung jawab pemerintahan, meskipun ada desentralisasi daerah.  Untuk hal yang sangat strategis, menyediakan lapangan kerja ini maka perlu ada sinkronisasi,” kata mantan Kapolri tersebut.

Salah satu instrumen untuk menyinkronisasi kepentingan nasional dan daerah kata dia, adalah diterapkannya Online Single Submission (OSS). Ini adalah sistem yang dijalankan pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan.  Dalam konteks ini, BKPM menjadi ujung tombak. Badan ini yang diberikan kewenangan Presiden untuk mengelola investasi. Sehingga investor mudah masuk menanamkan modalnya. Di daerah dibentuk juga PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilekatkan sistemnya ke bawah organisasi di bawah kepala daerah. Yaknk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Karenanya ia meminta pemerintah daerah yang belum memiliki DPMPTSP segera membentuknya. Sehingga sinergi dalam mendorong investasi benar-benar terwujud. Tito juga mengingatkan, agar kepala daerah menempatkan orang yang tepat untuk memimpin DPMPTSP.  Tempatkan orang-orang yang punya integritas dan punya kemampuan. Dukung juga dengan anggaran yang memadai.

“Mereka yang mengoordinasikan perizinan investasi di tingkat daerah, sehingga cocok atau paralel BKPM. Jadi ini kakinya BKPM, kira-kira begitulah. Kami, Kemendagri tentunya mendukung  dibentuknya dinas ini di semua daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota. Sistemnya kita minta konek dengan Online Single Submission (OSS). Kami juga memberikan bantuan untuk pelatihan-pelatihan kepada mereka,” tuturnya.

Diharapkan dengan meknisme ini kata dia investasi akan lebih mudah masuk. Karena ada kesatuan pandang antara Pusat dan daerah.  Investor pun tidak lagi bingung, karena  tak ada lagi sistem yang tumpang tindih. Dia ingin perizinan investasi dilakukan dengan cepat, tanpa melanggar norma-norma. Seperti masalah lingkungan, memperhatikan masalah buruh dan lain-lain. (hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here