Seskab Irawansyah bersama rombongan saat menghadiri kegiatan Raker penyaluran dan pengelolaan DD 2020. Foto: Ist
SAMARINDA-Rombongan Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang dipimping langsung oleh Seskab Irawansyah mewakili Bupati Ismunandar didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutim Suwandi bersama perwakilan Camat dan Kades di Kutim menghadiri langsung Rapat Kerja (Raker) percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2020 gelaran Pemprov Kaltim di Ballroom Mesra Business & Resort Hotel, Selasa (25/2/2020). Agenda ini turut dihadiri sedikitnya 81 Camat beserta 841 Kades. Tidak hanya itu, ada 81 pendamping desa hadir mengikuti acara penting ini. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor disaksikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Hamdani.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim,
Moh Jauhar Efendi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan upaya mempercepat penyaluran dan pengelolaan DD tahun 2020 tahap III atau gelombang terakhir.
“Untuk diketahui program ini untuk seluruh desa se-Indonesia. Provinsi yang juga melaksanakan. Peserta yang hadir, kurang lebih 1.200 orang dan tamu undangan,” jelasnya.
Jauhar menambahkan perlu dicatat Kecamatan di Kaltim ada 103 kecamatan. Camat-Camat yang hadir ini membawahi 841 desa se-Kaltim, yang berasa di 7 kabupaten di Kaltim. Tidak 10 daerah, karena tiga daerah berstatus kota. Selanjutnya dibeberkan Jauhar, Raker seperti ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Setiap tahapannya dilaksanakan secara serentak di 11 provinsi di Indonesia. Dalam pencairan DD nanti pun dibagi menjadi tiga tahapan.
“Percepatan penyaluran DD tentunya sesuai ketentuan Permendes PDTT No11/2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020. Untuk pencairan, tahap pertama dan kedua, pada rentang waktu Januari-Agustus 40 persen. Kemudian, 20 persen Juli-Desember,” tandasnya.
Sedangkan untuk Desa Mandiri, pria yang juga menjabat sebagai Kepala DPMPD Kaltim ini menuturkan, penyalurannya dibagi dalam dua tahap, yakni 60 persen tahap I (Januari-Agustus) dan 40 persen tahap II (Juli- Desember).
“Jika sebelumnya penyaluran DD mekanismenya dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum masuk Rekening Kas Desa (RKD). Sekarang, dari RKUN langsung masuk ke RKD asalkan sudah ada Pergub pemindahbukuan dan sudah ada APBDesnya,” ujarnya.
Adapun hasil yang dicapai dalam penggunaan DD, Jauhar membeberkan, bahwa desa telah berhasil membangun 2.396 kilometer jalan desa, 78.671 kilometer jembatan, 298.872 meter drainase, 1.239 unit penahan tanah, 1.333 unit tambatan perahu, dan 3.070 unit air bersih. Kemudian 314 unit irigasi, 751 unit/kegiatan PAUD, 99 unit Polindes, 163 unit/kegiatan BUMDes, 913 unit raga desa, 135 unit pasar desa, 825 unit MCK, 375 unit Posyandu, 84 unit embung, dan 548 unit sumur.
Sementara itu, Seskab Irawansyah menegaskan dari Raker ini apa yang menjadi arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemprov Kaltim dan DPMD Kaltim terkait pengelolaan DD perlu ditindaklanjuti dalam upaya percepatan penyaluran.
“Kedepan, kami terus intruksikan agar kades yang belum menyelesaikan laporan DD dari kegiatan sebelumnya bisa rampung, sehingga tidak menjadi kendala dalam penyaluran berikutnya,” paparnya.
Untuk itu di Kutim ditegaskan Irawansyah, hal itu menjadi perhatian serius dengan koordinasi OPD terkait terutama DPMD Kutim. Terus dikawal agar pengelolaan DD berjalan dengan baik.
“Sejauh ini percepatan dan pengelolaan DD di Kutim sudah berjalan dengan baik, termasuk perbup Kutim sudah siap, kecuali ada revisi itu yang kita lakukan perbaikan. Apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Tentu kita seriusi,” tutupnya. (hms13/hms3)
