SNGATTA – Aliran dana untuk pemerintah desa bakal terus ditambah, baik dari Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Demi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa, Pemkab Kutim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Samarinda telah melaksanakan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudesa) versi 2.0.2, bagi perwakilan 139 Desa se-Kutim selama empat hari (6-9 Maret 2020) di Hotel Selyca Mulia, Samarinda.
Kepala DPMD Kutim H Suwandi mengatakan kegiatan tersebut sangat positif dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan, pelaporan, perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Salah satu bagian untuk memudahkan pertanggungjawaban administrasi keuangan desa dan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan administrasi. Akibat dari ketidaktahuan tentang pengelolaan keuangan desa.
“Alhamdulillah sebanyak 139 perwakilan desa sudah mengikuti pelatihan Siskeudes versi 2.0.2 terbaru belum lama ini. Di Kaltim. Kutim adalah yang pertama melaksanakan pelatihan aplikasi Siskeudes 2.0.2 ini,” ungkap Suwandi saat ditemui awak media, Selasa (17/3/2020).
Sehingga kedepan pelaksanaan DD (Dana Desa) dari Pusat maupun ADD (Alokasi Dana Desa) dari Pemkab Kutim berjalan lancar. Kemudian program Desa Madu dari Bupati yang mengalokasikan dana Rp 500 juta per desa tahun ini, tidak lagi melalui OPD tetapi langsung masuk rekening desa. Sepenuhnya dikelola desa untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada 2015 untuk meningkatkan literasi para Perangkat Desa dalam mengelola Keuangan Desa. Menurut survey BPKP pada 2014, pengetahuan Perangkat Desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi.
Dikutip dari situs Kemen Kominfo, Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi Perangkat Desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing.
Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK mengimbau agar Siskeudes dapat diimplemetasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskeudes. (hms15)
