Sekretaris Kabupaten H Irwansyah saat menyerahkan tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim, terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Kutim tahun anggaran 2019, diruang sidang utama DPRD Kutim (Wak Hedir Pro Kutim)
SANGATTA – Rapat Paripurna ke XIV DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengenai tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan mengenai Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan serta dihadiri 21 anggota DPRD Kutim, diruang sidang utama DPRD Kutim, Selasa (14/7/2020).
Dalam penyampaian ini, tanggapan Pemkab Kutim disampaikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) H Irawansyah mewakili plt Bupati Kutim H Kasmidi Bulang. Serta turut dihadiri tamu undangan seperti FKPD, Para Asisten, Kepala OPD serta Jajaran Pemkab Kutim, Direktur Perusahaan Daerah dan tamu undangan lainnya.
Sebelumnya, Pemkab Kutim telah menyampaikan Nota Penjelasan Mengenai Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pada 8 Juli 2020 dan telah ditanggapi oleh Fraksi-Fraksi dalam DPRD Kutim, Senin (13/7/2020) kemarin.
Seskab dalam tanggapan Pemkab Kutim mengatakan, bahwa Pemkab Kutim sangat menghargai masukan, kritik dan saran dari DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke XIII. Masukan, kritik dan saran dinilai positif dan konstruktif.
“Hal ini sangat kami perlukan dalam rangka membangun sinergitas antar kedua lembaga sehingga visi misi dan sasaran pembangunan tercapai dengan baik. Kami juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kutim yang dengan segera merespon menyampaikan nota penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,” ujarnya.
Pertama tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Pemkab Kutim mengucap terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan Fraksi Golkar atas kapasitas fiskal realisasi anggaran denga katagori yang baik serta menunjukkan adanya surplus anggaran. Pemkab Kutim akan terus menggali dan memaksimalkan pendapatan daerah dan potensi yaang dimiliki daerah dari semua sektor terutama sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sedangkan terkait realisasi belanja daerah, Pemerintah akan berupaya meningkatkan kesesuaian antara perencanaan, ketepatan penentuan dan penggunaan dana yang efektif serta efisien pada semua entitas,” ucapnya.
Pemerintah daerah juga akan selalu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa lebih merata dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta memperkuat koordinasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa.
Kedua, tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Pemkab Kutim telah berupaya keras untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutim tahun anggaran 2019 yang telah berhasil meraih opini WTP yang ke-5 kali.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan dam memperkuat pengawasan internal untuk menghindari terjadinya penyimpangan, ” tuturnya.
Terkait dengan kewajiban Pemkab Kutim kepada pihak ketiga, sambung Irawansyah, secara bertahap Pemkab Kutim akan melakukan proses pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemkab juga akan meningkatkan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efesien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
Tiga, tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pemerintah mengucapakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi PDIP atas capaian Pemerintah terhadap peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp 3,9 triliun atau 98,97 persen dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 4 triliun yaitu meningkat Rp 808 dari tahun 2018 sebesar Rp 3,1 triliun. Pemerintah daerah akan memaksimalkan potensi SDM dan SDA dalam upaya untuk meningkatkan PAD.
Empat, tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya, Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya yang telah memberikan dukungan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2019 agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sebagai mitra, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan daerah yang didasari oleh asas otonomi daerah melalui program-program dan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat agar bisa terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel dan berkualitas.
Lima, tanggapan Pemkab Kutim terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, saran dan dukungan yang diberikan Fraksi Partai Demokrat kepada Pemerintah Daerah.
Secara rinci, penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang tertuang dalam lampiran VII Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2019.
Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Kutim tahun anggaran telah disampaikan kepada Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat Daerah ada tanggal 23 Juni 2020.
Tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Indonesia Raya, Pemkab Kutim akan lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada dengan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal pengelolaan belanja daerah, pemerintah daerah akan berupaya untuk konsisten dengan RPJMD dan akan menentukan skala prioritas pada program yang mendukung hajat hidup orang banyak.
Tujuh, tanggapan Pemkab Kutim tehadap pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemkab Kutim mengucapakan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh fraksi partai PPP kepada Pemkab Kutim.
Secara umum, laporan keuangan pemerintah daerah, selain menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan suatu daerah, laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi kewajiban dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan atau anggaran setiap tahunnya agar penyelenggaraan Pemkab Kutim semakin efektif dan efisien serta dapat dikontrol oleh publik.
Pemerintah akan selalu berupaya untuk mempertahankan terjadinya kenaikan pada pos-pos pendapatan bahkan di tahun-tahun berikutnya akan ditingkatkan. (hms15)
