Beranda Pemerintahan Insentif ASN dan Gaji TK2D Serius Diperhatikan – Pemkab Upayakan Lancar Tiap...

Insentif ASN dan Gaji TK2D Serius Diperhatikan – Pemkab Upayakan Lancar Tiap Awal Bulan

1.820 views
1

Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kutai Timur (BPKAD Kutim), Hj Yulianti. (ist)

SANGATTA – Pemenuhan hak para pegawai kini semakin menjadi perhatian Pemkab Kutim untuk terpenuhi tepat waktu. Tak hanya insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun juga gaji untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) lingkup Pemkab Kutim. Semua jatah rutin pegawai tesebut sudah dikembalikan pada porsinya. Bahkan ke depan, diupayakan setiap awal bulan dicairkan bersamaan. 

“Insentif pegawai sudah kita kembalikan ke porsinya, seperti pembayaran gaji TK2D sudah dianggarkan satu tahun penuh,” jelas Yulianti yang juga Asisten III Bidang Administrasi Sekkab Kutim yang kini ditugasi sebagai Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kutai Timur (BPKAD Kutim), Jum’at (17/7/2020)

Yulianti berharap ke depan setiap awal bulan atau setiap tanggal 1, baik pegawai maupun TK2D diupayakan sudah bisa menerima insentif maupun gaji secara bersamaan. Artinya Pemkab tak membedakan ASN dan TK2D saat pendistribusian hak.

Kepada awak media, Yuli, sapaan karib Yulianti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mencari tambahan anggaran untuk pembayaran insentif. Pasalnya pada anggaran sebelumnya belum dialokasikan secara penuh oleh Pemkab.

“Sekarang ini kita coba full-kan (penuh 12 bulan). Setelah itu kita prioritaskan kembali untuk pembayaran utang. Setelah semua itu kita lakukan, baru kita coba di 2021 seluruhnya beres. Ini kan sudah ada pembayaran-pembayaran, semoga kita bisa mengatasi masalah ini semua secepatnya. Beberapa hari ini, itu aja yang dikerjakan. Tapi Alhamdulillah gaji TK2D juga sudah bisa kita selesaikan,” bebernya.

Lebih lanjut, Yuli juga mengaku jika pembenahan yang dilakukan saat ini bisa dibilang rumit. Apalagi jika bukan berkaitan dengan pemangkasan anggaran sehingga malah mengorbankan hal lain.

“Kalau sekarang ini dibilang rumit, ya rumitlah, kan kalau kita memangkas anggaran ada yang harus dikorbankan. Harusnya kalau kita mau memangkas anggaran, betul-betul kita perhatikan apa yang dipangkas itu, apakah pekerjaan itu sudah berjalan atau belum. Jika belum, mungkin itu yang bisa kita lakukan pemangkasan. Tapi kalau sudah jalan, itu harusnya lebih diperhatikan,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya sangat berharap masalah yang berkaitan dengan utang maupun pembayaran gaji, seluruhnya bisa segera diselesaikan. Yuli menyebut penerimaan daerah dibawah koordinasi Bapenda juga mempengaruhi neraca keuangan daerah. Jika penerimaan daerah turun, maka bukan tidak mungkin pembayaran utang tertunta hingga tahun depan.

“Semoga saja di Bapenda ada anggaran yang masuk ke kas daerah sesuai dengan yang kita kerjakan,” harapnya. (hms7/hms3)

1 KOMENTAR

  1. yang saya pertanyakan adalah mengapa tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan tdk mendapatkan insentif. jika bekerja di rumah sakit mungkin lumayanlah pendapatan, tetapi yg bekerja di puskesmas sangat sulit mendapat uang tambahan slain gaji pokok apa lagi pada masa pandemi. petugas di puskemas tambah miris, sy kurng tau jika RS. sempat menirama insentif covid tahun 2020 januari-juni atau smpai juli ajah, sejumlah 250/bln. mohon maaf saya hanya bertanya krna sy kurng mengerti mengapa seperti i2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here