Beranda Pemerintahan Jokowi Sampaikan Tiga Poin Pada Stranas PK

Jokowi Sampaikan Tiga Poin Pada Stranas PK

170 views
0

Dari Kutim kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) diikuti Sekretaris Kabupaten Kutim, H Irawansyah, Asisten Administrasi Umum Yulianti (juga selaku Plt BPKAD), Kepala Inspektorat Wilayah Kutim Jasrin, Kepala Diskominfo dan Perstik Suprihanto dan Pimpinan OPD lainnya, diruang Rapat Diskominfo dan Perstik Kutim. (Wak Hedir Pro Kutim)

SANGATTA – Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) sebagai sarana komunikasi upaya pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), digelar pada 26 Agustus 2020 di Gedung KPK, Rabu (26/8/2020) dibuka resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, bersama Ketua KPK Firli Bahuri. Hadir mendampingi Presiden RI dalam acara tersebut, diantaranya, Menteri Pertanian, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kegiatan yang diikuti Sekretaris Kabupaten Kutim, H Irawansyah, Asisten Administrasi Umum Yulianti (juga selaku Plt BPKAD), Kepala Inspektorat Wilayah Kutim Jasrin, Kepala Diskominfo dan Perstik Suprihanto, Sekretaris DPRD Iksanuddin Syerpi serta Pimpinan OPD lainnya, di ruang Rapat Diskominfo dan Perstik Kutim.

Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin pada kegiatan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pertama, dia mengatakan regulasi nasional harus terus dibenahi, karena masih banyak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas, regulasi yang tidak berikan kepastian hukum. Sehingga membuat prosedur berbelit-belit dan membuat pejabat tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi.

“Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus Law, satu undang-undang yang mensinkronisasi puluhan UU secara serempak. Sehingga, antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja, akuntabel dan bebas korupsi,” ujar Jokowi dalam kegiatan Stranas KPK yang digelar secara daring itu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada para pejabat yang hadir untuk memberikan masukan jika menemukan regulasi yang tak sesuai konteks saat ini.

Selain itu, dia juga memperingatkan agar tidak ada yang memanfaatkan regulasi yang belum sinkron, untuk menakuti-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat. Dikhawatirkan hal itu akan membahayakan agenda pembangunan nasional.

“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara. Saya tak berikan toleransi terhadap siapapun kepada yang lakukan ini,” ucap dia.

Kedua, Jokowi meminta agar reformasi birokrasi disederhanakan. Baginya, organisasi birokrasi terlalu banyak jenjang dan divisinya. Eselonisasi, kata dia, perlu disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Lebih jauh Jokowi menuturkan, banyaknya esselon justru semakin memperpanjang birokrasi sehingga akan memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil dan itu akan sulit diawasi.

“Dan anggaran akan habis hanya digunakan untuk rutinitas saja, inilah yang saya tidak mau. Saya minta anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Jokowi.

Ketiga, Jokowi meminta agar budaya antikorupsi terus digalakkan, agar masyarakat tahu apa itu korupsi dan gratifikasi. Hal ini, ditujukan agar masyarakat termasuk dalam bagian pencegahan korupsi.

“Takut kepada korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara, tapi bisa didasarkan kepada takut sanksi sosial, malu pada keluarga, tetangga, Allah SWT, dan neraka,” kata Jokowi. (hms15)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here