Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam kegiatan peninjauan pos wilayah kerja KUPP Kelas III Sangkulirang dan titik rencana pembangunan bulking station CPO PT PSI, Rabu (2/6/2021) kemarin.
KALIORANG – Di sela-sela meninjau lokasi lahan hibah pembangunan pos wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sangkulirang dan titik rencana pembangunan bulking station CPO oleh PT Palma Serasih Internasional (PSI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Rabu (2/6/2021) kemarin, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan jika Pemkab Kutim siap berkomitmen menuntaskan permasalahan teknis dalam percepatan pengoperasionalan KEK MBTK.
Ia mengatakan permasalahan teknis itu terkait keluhan dari investor terkait harga sewa di KEK MBTK yang tinggi.
“Ini akan kita tampung dan akan dituntaskan. Solusinya kami akan segera merevisi Perbup Nomor 58 Tahun 2017 agar kembali menarik perhatian investor menanamkan modalnya di KEK MBTK,” terangnya didampingi Wabup Kasmidi Bulang.
Selanjutnya, Pemkab Kutim akan segera menclearkan masalah teknis terkait proses izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)nya dan Detail Engineering Design (DED) dengan pihak pengelola KEK MBTK yakni Perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS).
“Karena ini sangat penting, ini jadi pemicu dan pendorong dalam penyelesaian KEK MBTK beroperasi. Kita juga dideadline dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar segera memulai operasional KEK MBTK dengan waktu 6 bulan hingga satu tahun. Intinya, Pemkab Kutim bersama Pemprov Kaltim siap menuntaskan target percepatan KEK MBTK dari pusat,” pungkasnya.(hms13/hms7/hms3)
