Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam kegiatan Sidang Paripurna Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2020. Foto: Tejo Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman membacakan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2020 disaksikan Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar di Ruang Sidang Utama Paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kutim, Senin (5/7/2021).
“Untuk laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” jelasnya.
Kemudian, realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3,49 triliun atau mencapai 98,11 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp 3,55 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Berikutnya, realisasi belanja nilainya Rp 2,96 triliun atau 89,96 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 3,29 triliun terdiri dari belanja operasi, modal, dan tak terduga.
Terdapat pula transfer yang merupakan belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan lainnya berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan keuangan kepada partai politik.
Untuk realisasi transfer sebesar Rp 412,96 miliar atau 97,47 persen dari anggaran transfer sebesar Rp 423,66 miliar. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.
Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, dimungkinkan adanya alokasi untuk pembentukan dana cadangan dalam pelaksanaan program tertentu oleh pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.
Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 164,23 miliar atau 98,85 persen dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp 166,13 miliar. Kemudian, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar atau 100 persen dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar.
“Realisasi PAD kita mendekati target dari nilai yang dianggarkan. Ini sudah menunjukkan adanya usaha pemerintah melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan,” ulasnya. (hms13/hms3)
