Beranda Pemerintahan Kecil, Persentase Pelanggaran Ketenagakerjaan di Kutim – Suko : Semua Sudah Diselesaikan

Kecil, Persentase Pelanggaran Ketenagakerjaan di Kutim – Suko : Semua Sudah Diselesaikan

46 views
0

Peserta Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan di Hotel Royal Victoria.(Wahyu Yuli Artanto Pro Kutim)

SANGATTA- Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang hampir mencapai 500 ribu hektare dan jumlah produksi hingga 6,5 juta ton, di akhir 2020, tentunya memberi dampak pada perekonomian masyarakat dan daerah. Namun demikian, bukan berarti operasional perkebunan tidak melahirkan friksi sosial kemasyarakatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Suko Buono mengaku selama ini memang ada timbul permasalahan ketenagakerjaan, namun menurutnya persentasenya sangat kecil. Sebab perusahaan banyak merektrut tenaga kerja lokal daripada dari luar daerah.

“Berarti persoalan tenaga kerja sudah bisa diatasi oleh perusahaan yang ada di Kutai Timur,” sebutnya dihadapan para peserta Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan di Hotel Royal Victoria, Rabu, (3/11/2021).

Hal tersebut menurut Suko berkat kerja yang sungguh-sunguh dilakukan oleh pihak perusahaan sawit di Kutim. Dengan tidak mengeliminasi kebutuhan lokal di daerah. Selanjutnya melalui pelatihan ini, peserta yang merupakan perwakilan dari perusahaan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab.

Ketua Panitia Andi Ilham menjelaskan, peserta pelatihan adalah seluruh perwakilan perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kutim. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan perusahaan mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan di industri kelapa sawit.

“Serta mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan, utamanya di Kabupaten Kutai Timur,” katanya.

Sementara itu, Wawan salah seorang perwakilan dari perusahaan Teladan Prima Grup mengapresiasi langkah Pemkab Kutim yang terus bersinergi dengan pihak swasta. Khususnya dalam melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada di daerah ini. Menurutnya ini langkah yang tepat, sehingga ke depan diharapkan para tenaga kerja bisa paham terkait hak dan kewajibannya. (hms8/hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here