Wabup dalam rapat koordinasi Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara Virtual, di kantor Diskominfo. (Wahyu Yuli Artanto Pro Kutim)
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Kasmidi Bulang memprotes data yang disampaikan Pemerintah Pusat soal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masuk dalam daftar diantara 212 Kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K).
Satu hal yang disangkal oleh Wabup dalam rapat koordinasi Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara Virtual, di kantor Diskominfo, Kamis, (04/11/2021) pagi yaitu disebut bahwa di Kutim terdapat 105 ribu warga miskin. Pernyataan tersebut disampaikan Supriyoga Hadi Deputi Bidang Dukungan Kebijakannya Pembangunan Manusia dan Pemerataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Padahal menurut Kasmidi, sesuai data terbaru, di Kutim hanya ada sekitar 26 ribuan saja masyarakat yang masuk kategori ini. Kasmidi yang menjadi Ketua TKPK Kabupaten menyebut data yang disampaikan pihak Kemendagri soal angka kemiskinan di Kutim menurutnya berlebihan.
“Kita tidak pungkiri terkait angka kemiskinan, bahwa setiap daerah pasti ada orang miskin termasuk Kutim. Tapi alhamdulillah setelah kita koreksi, Kemendagri mau merevisi terkait data tersebut,” ujarnya.
Data yang menjadi permasalahan utama dalam persoalan pengentasan kemiskinan berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik ( BPS) Kutim, ternyata orang miskin di Kabupaten Kutim hanya sebanyak 26 ribu.
“Tadi disampaikan oleh Kementrian (Dalam Negeri) data (masyarakat miskin) kita sampai 105 ribu, (data) ini yang kita protes,” tegasnya.
Namun demikian, persoalan kemiskinan memang menjadi masalah yang mesti segera diselesaikan. Maka dari itu, sambung Kasmidi, Pemkab Kutim melalui Tim Koordinasi Percepatan Kemiskinan (TKPK) akan segera melaksanakan rapat internal daerah. Guna memvalidasi data terkait angka kemiskinan yang ada di Kabupaten ini.
“Kita undang BPS untuk satukan data, selanjutnya kita setorkan ke Pusat,” jelasnya singkat.
Wabup tak menyebut berapa jumlah anggaran atau strategi apa yang bakal digeber untuk mengentaskan angka kemiskinan di daerah ini. Namun dia menegaskan setelah tim menyusun data akurat, maka Pemkab Kutim akan langsung menentukan target warga miskin yang akan dibantu. (hms8/hms3)
