Beranda Entertainment OPD dan BPKAD Harus Sinergi, Agar LKPD Akurat !

OPD dan BPKAD Harus Sinergi, Agar LKPD Akurat !

121 views
0

Kepala BPKAD Teddy Febrian saat memberikan sambutan Workshop Akutansi Pelaporan Keuangan.(Wahyu Yuli Artanto Pro Kutim)

SANGATTA – Pemerintah daerah selalu dituntut bisa menciptakan suatu inovasi, terobosan dan ide-ide baru dalam berbagai bidang. Untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintahan. Termasuk dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Sehubungan hal itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Workshop Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah. Guna meningkatkan sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian menyebut pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah yang baik penting dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akuntabel.

“Hal itu penting dalam memenuhi kewajiban keuangan kita kepada level pemerintah yang lebih tinggi dan kepada masyarakat,” kata Teddy pada acara yang dibuka secara langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Hotel Senyiur, Samarinda, Kamis, (11/11/2021).

Teddy menegaskan LKPD Kutim tidak serta merta tersusun begitu saja. Namun membutuhkan niat baik, kerjasama dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai tema workshop yaitu “Optimalisasi Peran SKPD Selaku Entitas Akuntansi Dalam Mendukung Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

BPKAD kini telah menerapkan sistem Electronic Data Monitoring (e-TAM). Yaitu sebuah sistem informasi yang berbasis website. Digunakan oleh OPD dalam menyampaikan laporan keuangan secara daring dimanapun dan kapanpun. Agar proses pekerjaan menjadi efisien dan hasilnya menjadi efektif.

“Sekaligus menjadi solusi ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi yang tidak kita inginkan yaitu COVID-19,” sebutnya.

Sinergitas yang solid antara OPD dan BPKAD selaku konsolidator sangat dibutuhkan. Agar LKPD dapat disajikan tepat waktu, akurat dan akuntabel. Untuk itu dia berharap, melalui workshop ini bisa memberikan pemahaman kepada setiap OPD terkait pelaporan dan pengelolaan keuangan secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Output-nya bukan hanya soal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada,” tutupnya. (hm8/hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here