Beranda Kutai Timur Warga Miskin Harus Didata Ulang, Agar Bantuan Tepat Sasaran

Warga Miskin Harus Didata Ulang, Agar Bantuan Tepat Sasaran

45 views
0

Rakor penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim, di Aula Bappeda.(Wak Hedir Pro Kutim)

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Kasmidi Bulang meminta kepada dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten untuk melakukan validasi tentang jumlah data warga miskin atau kurang mampu di daerah ini. Hal ini penting dilakukan agar setiap pelaksanaan program pemerintah dengan sasaran warga miskin tidak salah. Instruksi dimaksud disampaikan Kasmidi dalam rapat koordinasi (Rakor) penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (10/11/2021).

“Nanti dari situ akan divalidasi ulang, sehingga nanti akan menjadi satu data saja yang dipakai oleh Pemkab Kutim. Baik Dinsos maupun Dinas lainnya. Seperti Disdukcapil, Disperindag, Dinas Kesehatan, atau organisasi  lainnya atau diluar pemerintah, seperti BPS,” sebut Kasmidi.

Kasmidi juga meminta agar dalam dua minggu ke depan kembali digelar rapat lanjutan, sambil menunggu validasi data dari Dinsos. Terkait data jumlah orang yang sangat miskin di Kutim. Mulai dari kategori desil 1, 2, 3 dan 10.

Sebagai informasi, rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu yaitu Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20 persen terendah. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30 persen terendah dan seterusnya. Sedangkan Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Rakor ini dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Kepala Bappeda Kutim Suprihanto, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sulastin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumarjana, Kepala Badan Pusat Statistik Kutim Ahmad Junaedi dan undangan lainnya.

Rakor yang dilaksanakan Pemkab Kutim kali ini menjadi respon pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut bahwa angka kemiskinan di Kutim mencapai 105 ribu.  Mendengar laporan itu, Wabup lantas membantah dan menegaskan bahwa angka kemiskinan di Kutim tidak sebanyak itu. Sebab dalam laporan yang disampaikan oleh Dinsos Kutim dalam Rakor tersebut data kemiskinan, khususnya warga kategori sangat miskin di Kutim mencapai kurang lebih 4000 Kepala Keluarga (KK).

“Maka dari itu perlu dilakukan validasi ulang. Kita ingin masyarakat yang memang sangat miskin di Kutim bisa mendapatkan bantuan secara penuh dari pemerintah. Untuk itu akan didata ulang. Kita akan melakukan rapat kembali mengundang Camat, Kades hingga perusahaan. Sehingga, apabila ada warga di wilayah ring (lingkaran/sekitar) perusahaan itu ada yang miskin, wajib dibantu atau diberikan lapangan pekerjaan,” tutup Kasmidi. (hms15/hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here