Beranda Kutai Timur Sempat Vakum, Disnakertrans Kutim Kembali Bentuk LKS Tripartit – Ardiansyah : Benteng...

Sempat Vakum, Disnakertrans Kutim Kembali Bentuk LKS Tripartit – Ardiansyah : Benteng Pertama Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

59 views
0

Disnakertrans Kutim kembali membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kabupaten Kutim. (Wak Hedir Pro Kutim)

SANGATTA – Setelah sekian lama vakum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kabupaten Kutim. Pembentukkan LKS Tripartit Kutim ini, dihadiri Bupati Ardiansyah selaku Ketua Umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Maloy, Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (17/11/2021).

Sebagai informasi, tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

Kepala Disnakertrans Kutim Sudirman Latief menjelaskan, LKS Tripartit sudah lama vakum. Sehingga Disnakertrans berinisiasi untuk kembali membentuk LKS Tripartit.

“Dasarnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat. Hal yang mendasar dari pembentukan lembaga ini adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005, Revisi PP Nomor 4 Tahun 2017 terkait ketentuan atau persyaratan dalam pembentukan LKS Tripartit,” jelas Dirman, sapaan akrab Sudirman Latif.

Dijelaskan, komposisi keanggotaan sebelumnya sesuai PP Nomor 8 Tahun 2005 beranggotakan 8 orang. Namun dengan PP terbaru, anggotanya menjadi 21 orang. Hal mendasar lainnya adalah tingkat pendidikan. Dalam peraturan lama keterwakilan serikat kerja/buruh dalam keanggotaan LKS Tripartit jenjang pendidikan minimal D3. Setelah berlakukanya PP Nomor 4 Tahun 2017 untuk keanggotaan jenjang pendidikannya turun SMA/sederajat.

Dirman menambahkan, dibentuknya LKS Tripartit sebagai instrumen untuk menyukseskan program Bupati dan Wakil Bupati mencetak 50 ribu tenaga kerja (naker).

“Guna membuka saluran komunikasi antara pengusaha dan pekerja di Kutim. Kalau sudah ada saluran komunikasi ke perusahaan- perusahaan ini, diyakini program Bupati (terkait) penyerapan 50 ribu naker itu, kita optimis bisa diwujudkan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Ardiasnyah Sulaiman mengatakan banyaknya perusahaan di Kutim pasti memiliki karyawan tak sedikit. Dengan jumlah karyawan yang banyak, besar kemungkinan nantinya menimbulkan banyak persoalan. Bukan hanya permasalahan ketenagakerjaan, tapi bisa saja persoalan di internal perusahaan. Ardiansyah berharap adanya LKS Tripartit Kutim ini, menjadi benteng pertama untuk menyelesaikan persoalan terkait ketenagakerjaan.

“Satu periode yang lalu lembaga ini vakum atau tidak berjalan. Untuk itu saya berharap LKS Tripartit ini bisa kembali aktif. Dengan peraturan yang terbaru, untuk saat ini pembentukannya diberi kemudahan. Tugasnya malah diperbesar dan anggotanya juga diperluas,” tegasnya. (hms15/hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here