Beranda Kutai Timur Kepada Komisi V DPR RI, Bupati Sebut Kutim Penyangga IKN – Program...

Kepada Komisi V DPR RI, Bupati Sebut Kutim Penyangga IKN – Program Strategis Nasional Wajib Diselesaikan

132 views
0

Suasana kunjungan reses Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di ruang Tempudau, Kantor Bupati. (Wak Hedir Pro Kutim)

SANGATTA– Setelah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia di masa datang, praktis daerah di sekitarnya bakal bermetamorfosis sebagai daerah penyangga. Termasuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang daerahnya memiliki sejumlah pengembangan proyek nasional. Menyongsong progres dimaksud, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menegaskan seluruh masyarakat di daerah ini tak bisa santai apalagi berdiam diri.

“Dengan adanya IKN di Kaltim, maka Kutim wajib membenah dirinya. Itu artinya dibutuhkan bantuan-bantuan yang sangat besar dari semua pihak termasuk melalui APBN,” kata Ardiansyah didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, saat menerima kunjungan reses Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di ruang Tempudau, Kantor Bupati, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Senin (20/12/2021).

Dihadapan Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (Fraksi Gerindra) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan dan 20 anggota DPRD RI lainnya, Ardiansyah menyebut beberapa program strategis nasional ada di Kutim. Tentunya hal tersebut perlu mandapatkan daya dukung infrastruktur. Misalnya, program strategis nasional yang masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kecamatan Kaliorang yang wajib diselesaikan hingga beroperasi.

“Infrastruktur yang sangat kita butuhkan diantaranya bandara. Dari beberapa bandara yang ada di Kutim, memang ada di 3 kecamatan. Tetapi menurut kajian yang ada, kita nampaknya wajib mengambil alih bandara PT KPC untuk menjadi bandara umum. Namun sekarang runway yang ada cuma 800 meter. Artinya dibutuhkan pembesaran dan perpanjangan runway,” ungkap Ardiansyah.

Bandara yang ada di ibukota kabupaten tentunya sangat memudahkan. Sebab masyarakat tentunya tidak harus ke Samarinda atau Balikpapam apabila ingin ke luar daerah.

Ardiansyah kembali menegaskan bahwa wilayah Kutim sangat strategis. Alasan pertama dari sisi dukungan keamanan. Karena berada di wilayah utara (IKN). Disisi lain, strategis dari sisi ekonomi di Kutim. Hal lain yang dibutuhkan Kutim adalah pelabuhan representatif. Ia berharap tahun depan pelabuhan Kenyamukan bisa beroperasi. Sebab, dengan adanya pelabuhan pastinya bisa mengurangi disparitas harga barang. 

“Karena saat ini, hal tersebut menjadi satu penyebab kemahalan harga (barang) di Kutim, karena belum ada pelabuhan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi V Irwan mengatakan, kunjungan reses ini sekaligus mengawal intervensi APBN terhadap pembangunan di daerah. Prioritas di Kutim, karena memang mesti menyelesaikan progrea pelabuhan Kenyamukan dan rencana pembangunan bandara.

“Terkait pelabuhan Kenyamukan, masalahnya akses daratnya 3,5 kilometer belum selesai dan causeway. Kita ingin dengan satu intervensi melalui (Kementerian) PUPR kita bangunkan akses daratnya itu sekaligus causeway, sehingga bisa fungsional,” ucap Irwan yang merupakan putra asli Kecamatan Sangkulirang.

Lebih lanjut dikatakan Irwan, hal tersebut disampiakan Direktur Kepelabuhan bahwa sudah jelas menjadi kewenangan daerah. Untuk pembiayaan, bisa dari APBN, APBD atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Paling cepat menurut Irwan adalah melalui APBN. 

“Kebetulan saya di Komisi V dan mitra, saya dorong penuh. Alhamdulillah dikonfirmasi oleh Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) mulai tahun depan bisa di multi years sampai tahun 2024,” kata Irwan.

Irwan menambahkan, program prioritas di Kutim adalah pembangunan terminal tipe A, pembangunan jembatan timbang serta pembenahan bendungan dan drainase. Guna mendukung swasembada pangan di Kutim. 

Ditempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras juga mengakui, Kutim sebagai salah satu kabupaten penyangga IKN. Bisa mendapat perlakukan khusus, sehingga mengejar ketertinggalan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan infrastruktur jalan dapat tertangani dalam kurun waktu terdekat.  

“Sebagian besar kontrak sudah multi years, (mulai) tahun depan hingga 2024,” ucapnya. (hms15/hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here