Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menyampaikan sambutan, saat Kunker DPRD dan Distan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), di ruang Tempudau, Kantor Bupati. (Foto : Wak Hedir)
SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menerima kunjungan kerja (Kunker) sekaligus silaturahmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (5/1/2022).
Rombongan tamu dari provinsi tetangga ini, yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru Syairi Mukhlis, disambut Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan Sekretaris Dinas Perkebunan Abdul Gani Sukkara, di Ruang Tempudau, Sekretariat Kabupaten.
Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Syairi Mukhlis menjelaskan, tujuan pihaknya bersama jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru adalah melaksanakan anjangsana. Yaitu tukar pendapat terkait pembangunan, khususnya disektor perkebunan kelapa sawit.
“Sebagaimana yang kita lihat, kemajuan di Kabupaten Kutim ini luar biasa. Kunker ini juga salah satunya, terkait bagaimana sinergitas yang dibangun oleh Pemkab Kutim dengan pihak ketiga,” kata Syairi.
Syairi melanjutan, saat ini di daerahnya pengembangan perkebunan kelapa sawit sedang menjadi primadona. Saking diminati masyarakat, perkebunan kelapa sawit jadi mendominasi. Alasan ke Kutim, karena pihaknya melihat daerah ini sangat bagus mendesain kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Tentunya berkat dukungan pemerintah daerah. Dukungan itu, menurut Syairi bisa saja dalam bentuk regulasi atau ada semacam anggaran yang disiapkan. Mendukung kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat.
“Pola (regulasi) ini yang diberikan Pemda (Pemkab Kutim) kepada masyarakat, sehingga mendukung kegiatan perkebunan kemitraan dengan pihak ketiga bisa begitu bagus. Kami di Kabupaten Kota Baru ingin mencoba melaksanakan hal seperti ini. Itulah tujuan kunjungan kami hari ini bersama Dinas Pertanian,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memberi tanggapan memaparkan bahwa awal pembangunan kemitraan dengan pihak ketiga terjadi semenjak Kutim baru dimekarkan. Dirinya sejak menjadi Anggota DPRD bersama dengan Pemkab Kutim kala itu sepakat, berupaya tidak mengandalkan batu bara, gas dan minyak. Karena, potensi energi fosil tidak berkelanjutan.
“Kita sepakat mengedepankan pembangunan atau memanfaat SDA yang bisa perbaharui. Keputusan kita waktu itu adalah mengembangkan perkebunan. Perkebunan yang kita pilih adalah perkebunan sawit dan Alhamdulillah, sawit sampai saat ini ada investasi dalam negeri maupun luar negeri,” tuturnya.
Awal pengembangan perkebunan kelapa sawit, disamping diberikan kepada perusahaan besar. Namun kemudian Pemkab Kutim dan DPRD juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki kebun sendiri.
“Dulu konsepnya luar biasa. Kita mengajak masyarakat untuk mengelola kebun kelapa sawit di lahan 2 hektare (Ha) dengan kondisi desa masing-masing. Itu yang membuat masyarakat merasa bangga. Selain dari mereka memiliki lahan 2 ha untuk berkebun, ternyata kebunnya itu kita buat dengan konsep kemitraan,” ujarnya.
Kemintaraan tersebut bersifat hubungan antara inti dan plasma dan kemitraan mandiri. Kerjasama perkebunan inti plasma sudah berjalan dari awal. Pemkab mengawal komitmen perusahaan agar menyiapkan 20 persen lahan yang dikelola untuk program kemitraan dengan masyarakat.
“Semua perusahaan yang ingin membangun kebun, wajib menyiapkan 20 persen dari lahan yang dikelola, untuk kemitraan khusus bagi desa-desa sekitar,” sebut Ardiansyah.
Sedangkan, untuk kemitraan mandiri juga diatur, agar bermitra dengan perusahaan. Kontribusi perusahaan adalah menyiapkan bibit dan pupuk, selebihnya dikelola oleh masyarakat. Belajar dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera kisaran 2003 silam, akhirnya Pemkab Kutim tak mengizinkan adanya pembangunan pabrik apabila tak memiliki kebun. Saat ini yang menjadi fokus baru kepemimpinannya bersama Wabup Kasmidi Bulang adalah di Kutim bisa hadir pabrik untuk industri turunan kelapa sawit. (hms15/hms3)
