Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman saat menerima audiensi Kepala Lapas Kelas II Bontang Ronny Widiyatmoko beserta jajarannya. (Fuji Pro Kutim)
SANGATTA- Audiensi jajaran Pejabat Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang dengan Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman berlangsung hangat di Ruang Kerja Bupati, Sekretariat Kabupaten, Selasa (25/1/2022). Kepala Lapas Kelas II Bontang Ronny Widiyatmoko datang bersama empat stafnya untuk bersilaturahim. Para tamu perwakilan Kanwil Kemenkumham Kaltim ini disambut Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Basuki Isnawan dan beberapa staf lainnya.
Kepada Bupati Kutim, Ronny menyampaikan bahwa maksud pihaknya bersua dengan orang nomor satu di Pemkab Kutim, yaitu menyangkut kendala pelayanan bagi masyarakat Kutim yang saat ini menjadi warga binaan di Lapas Kelas IIA Bontang. Ronny menyebut kendala utama saat ini adalah keterbatasan layanan kesehatan bagi warga Kutim yang menjadi penghuni lapas, karena belum dijamin BPJS.
“Saat ini Lapas Kelas IIA Bontang dihuni sekitar 1.400 orang. Ada yang berasal dari Bontang dan Kutim. Khusus dari Kutim sekitar 800 orang. Kendala yang terjadi adalah saat ada gangguan kesehatan, warga binaan dari Bontang sudah di cover oleh BPJS, maka perawatan kesehatannya aman. Sementara dari Kutim banyak yang belum,” jelas Ronny mengawali audiensinya.
Dia mengaku pernah menemukan kasus ada warga Kutim yang harus mendapat layanan rawat inap, namun terkendala karena bukan peserta BPJS. Latar belakang inilah yang lantas membuat Ronny beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan Bupati Kutim untuk mencari solusinya.
“Anggaran layanan kesehatan (di Klinik Lapas) kami setahun hanya Rp 77 juta untuk melayani 1.400 orang. Untuk itulah kami berharap bantuan kepada Bupati,” kata Ronny.
Lapas Kelas IIA Bontang yang seharusnya hanya berkapasitas 470 nara pidana (napi) tentunya menjadi persoalan baru dan bisa jadi memicu masalah kesehatan bagi penghuninya. Untuk itu Ronny juga berharap Pemkab Kutim melalui kebijakan Bupati bisa membantu memaksimalkan fungsi klinik lapas yang hingga kini masih kekurangan petugas medis.
Merespon maksud dari Kalapas Kelas IIA Bontang, Bupati Kutim mengaku akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pertama akan berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mendata warga Kutim yang belum termasuk peserta BPJS.
“Pemkab Kutim sudah pasti tetap care (peduli) dengan warganya di Lapas Bontang. Apalagi, Senin, 24 Januari 2022 kemarin Kutim sudah mendapat UHC (Universal health Coverage) terkait kepersertaan BPJS. (Penghargaan) Ini memudahkan bagi warga Kutim yang mendaftar jadi peserta BPJS dan akan langsung bisa mendapatkan layanan kesehatan dari Rumah Sakit,” sebut Ardiansyah.
Ardiansyah meminta pihak Lapas Kelas IIA Bontang bersurat resmi kepada Pemkab langsung ditujukan kepada Bupati Kutim. Agar persoalan dimaksud dapat segera teratasi. Termasuk mendelegasikan petugas medis membantu klinik lapas, dengan pola visit secara berkala. Namun demikian, Ardiansyah menyarankan agar pihak lapas tetap melakukan pengadaan petugas medis langsung dari Kemenkumham.
Terkait warga Kutim yang menjalani hukuman di Lapas Bontang, menurut Bupati hal itu tentunya juga menjadi tanggungjawab Pemkab Kutim. Maka dari itu, sambungnya, Kutim pernah membuat rencana membangun lapas sendiri. Rencana itu sudah pernah mencuat pada kisaran 2013/2014 di sekitar Kecamatan Bengalon. Namun belum mendapat persetujuan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim, karena dianggap terlalu jauh. Setelah itu rencana dipindahkan di sekitar pantai, namun juga belum mendapatkan kesepakatan. Padahal pihak Kejari dan Pengadilan di Kutim sudah mendorong pembangunan lapas tersebut. Maka rencana tersebut lebih baik dibicarakan ulang.
“Soal layanan kesehatan nanti saya instruksikan Dinkes untuk berkomunikasi dengan Lapas dan Rumah Sakit Bontang. Kemudian saya akan minta Sekretaris Kabupaten menyelesaikan administrasi BPJS warga Kutim (di Lapas),” tegasnya. “Sebenarnya kewajiban Kutim menyiapkan lapas. Tapi karena belum sepakat saja dengan Kanwil Kemenkumham maka rencana tersebut belum terealisasi. Biasanya Pemkab menyiapkan lahan, sisanya dibangun menggunakan APBN,” tambah suami Ny Hj Siti Robiah tersebut.
Di akhir pertemuan, Kalapas Kelas IIA Bontang Ronny berserta jajarannya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih untuk respon positif yang diberikan Bupati Kutim. sebelum berpamitan tak lupa ia menyampaikan salam dari Kakanwil Kemenkumham Kaltim. (kopi3)
