Wabup Kutim Kasmidi Bulang saat melepas ID peserta dalam penutupan Bimtek Siskeudes 2.04 gelaran DPMD Kutim bekerja sama dengan Smart Academy dan BPKP Kaltim. Foto: Irfan/Pro Kutim

SAMARINDA – Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa merupakan hal yang sangat penting, guna menghadapi setiap perubahan aturan dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang fluktuatif setiap tahunnya. Pesan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang dalam momen penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.04 di Lantai 3 Ballroom Hotel Mercure, Jumat (28/1/2022). 

Peningkatan versi terkini Siskeudes 2.04 tentunya sudah melalui proses perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan. Dari segi teknologi maupun aturan-aturan yang memang disesuaikan dengan kondisi kekinian.

“Melalui kegiatan seperti ini tentu saja telah disiapkan sedemikian rupa, sehingga nantinya menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa,” jelas Kasmidi di acara yang turut dihadiri Kepala DPMDes Kutim Yuriansyah, Direktur Smart Academy Edy Sulistyanto dan perwakilan BPKP Kaltim Muksin.

Oleh karena itu, tambah Wabup, dibutuhkan kecakapan maupun wawasan mandiri yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa. Melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dengan Siskeudes 2.04,” jelasnya. Kasmidi menegaskan kepada seluruh Sesdes dan operator dari seluruh pemerintahan desa (pemdes) di 18 kecamatan agar memahami ilmu yang sudah didapat dari materi Siskeudes 2.04. Untuk kemudian dapat melaksanakan pembangunan skala prioritas dan terukur yang akhirnya meningkatkan pendapatan desa. 

“Hasilnya diharapkan ke depan dapat merencanakan, melaksanakan, mengelola serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta aset desa dengan baik dan benar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. 

Selanjutnya, lewat Siskeudes pengelolaan dana desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak Bankeu dapat dikelola dengan baik. Hasilnya laporan Siskeudes dapat berjalan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun ini Pemkab Kutim juga menganggarkan anggaran Rp 50 juta untuk setiap RT di desa. Untuk RT, di Kutim ada 1000 RT yang tersebar di desa-desa. Jika ditotal mencapai anggarannya mencapai Rp 82 miliar. Pengelolaan keuangan pemdes juga diberikan kebebasan untuk bekerja sama dengan Ketua RT. 

“Semua harus sama-sama memiliki kemampuan pelaksanaan. Mulai perencanaan dan pertangggung jawaban sesuai dengan azas keterbukaan yang akuntabel,” bebernya. 

Kasmidi juga menegaskan anggaran yang masuk dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan sebagai solusi kesenjangan dan ketertinggalan masyarakat desa. Kemudian mindsetnya membangun desanya. Hal itu wajib, karena hasilnya seluruh desa bisa maju dalam pembangunan. Hal itu juga mengantisipasi para perangkat desa agar tidak ada yang tersangkut hukum dalam penyusunan keuangan desa.

“Karena mengacu pada RPJMDes sesuai dengan visi misi ‘Menata Kutim Sejahtera untuk Semua’,” tegasnya.

Kemudian, pengelolaan keuangan desa juga memerlukan rencana khusus sesuai dengan prioritas desa. Dengan menggali potensi desanya. Untuk itu harus dilakukan sosialisasi hasil pembangunan. Contohnya saja semua kades bisa jumpa pers ke masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat juga memahami anggaran yang sudah digunakan. Manfaat perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan perekonomian desa yang lebih mandiri. Target pembangunan lebih menitikberatkan dalam kemandirian masyarakat. 

“Kerja keras dan semangat inovasi dengan landasan kerja bersama dan pengelolaan keuangan desa dijalankan dengan baik karena harus ada wujudnya,” tutupnya. (Kopi13/kopi3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here