Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menjadi leaders talk optimalisasi peran ASN gelaran Trustco. Foto: Irfan/Pro Kutim
SAMARINDA – Keberhasilan pembangunan di daerah yang dicapai tidak terlepas dari peran birokrasi yang menjadi generator pada setiap agenda pembangunan. Maka dengan itu, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman kerap meminta agar kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur negara terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan olehnya pada program Leadership Training Optimalisasi Peran ASN Mewujudkan Visi Kepala Daerah gelaran Lembaga Manajemen Terapan Trustco, di Meeting Room Lantai 2 Hotel Midtown, Sabtu (29/1/2022).
“ASN sebagai salah satu aktor birokrasi yang menjadi mesin pembangunan yang berperan penting, dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan,” ungkap Ardiansyah saat menjadi leaders talk yang diikuti seluruh perwakilan ASN dari kabupaten/kota se-Kaltim.
Kegiatan ini juga turut dihadiri para leaders talk seperti Bupati Berau Sri Juniarsih, Trainer Kepala BPKPSDM Bandung Ari Junjunan Mustafa dan Direktur Trustco Abdul Rohim.

Ardiansyah menegaskan tanpa ASN, apalah arti Bupati. Karena merekalah yang merancang program pembangunan, salah satunya RPJMD. Hal itu membantu golnya visi misi kepala daerah. Jika berjalan sesuai rencana dan terstruktur, ASN yang mengetahui visi misi kepala daerah akan menghasilkan tata kelola birokrat yang kompeten. Dengan demikian cita-cita Bupati bersama Wabup dalam hal pembangunan sektor agrobisnis dan agroindustri yang masuk dalam program Menata Kutim Sejahtera untuk Semua lebih cepat tercapai. Tentunya juga dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan saat implementasinya.
Selanjutnya, dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menurut Ardiansyah menandai proses modernisasi mesin birokrasi. Diharapkan dapat bekerja sesuai kebutuhan zaman dan perkembangan dunia. ASN harus memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Kemudian, pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan untuk memacu potensi yang ada.

“Sehingga pada akhirnya dapat menjadi aset dan modal dalam sistem pemerintahan yang handal,” urainya.
Kemudian, komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat. Khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja dan produktivitas kerja. Integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan pelayanan publik serta pengawasan akuntabilitas ASN. Zaman sekarang, tuntutan perubahan sering ditujukan kepada ASN. Menyangkut pelayanan publik. Sering kali menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah. Terutama di bidang kualitas dan mutu aparatur pemerintah kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas SDM ASN ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat. Sesuai dengan dinamika perubahan,” tegasnya.
Usai memberikan arahan, para leaders talk diberikan plakat kenang-kenangan dari panitia.(kopi13/kopi3)