Beranda Pemerintahan OPD Harus Maksimalkan Tujuh Prioritas Program ASKB

OPD Harus Maksimalkan Tujuh Prioritas Program ASKB

370 views
0

Momen penutupan Rakerbang Kutim 2022 fokuskan tujuh skala prioritas pembangunan. Foto: Ramadhani/Dokpim

SAMARINDA – Sejumlah poin prioritas mencuat dalam penutupan Rapat Kerja Pembangunan Daerah (Rakerbang) Kutai Timur (Kutim) Tahun 2022. Dalam momen penutupan tersebut, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang meminta seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kutim untuk menyeragamkan visi misi dalam “Menata Kutim Sejahtera untuk Semua”

“Semua OPD diharapkan on the track (sejalan) dalam membangun kerja sama dan koordinasi guna mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah berbasis integrasi pembangunan menuju keunggulan daerah,” urainya disaksikan Kepala Bappeda Kutim Suprihanto CES, Plt Administrasi Umum Pemkab Kutim Rizali Hadi dan sejumlah undangan perwakilan OPD yang hadir di Meeting Room Hotel Bumi Senyiur, Selasa (8/2/2022).

Selanjutnya, kinerja seluruh OPD dimaksimalkan ketika langsung bersentuhan langsung dengan tujuh program Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang (ASKB) untuk mengumpulkan data-data capaian program untuk bahan ekspos.

Selain itu dirinya menyarankan untuk dibentuk komite keunggulan daerah yang beranggotakan seluruh perangkat daerah.

“Komite ini akan mengawal kebijakan pemerintah daerah untuk membangun keunggulan daerah melalui peningkatan integritas, produktivitas dan inovasi daerah,” jelasnya.

Lebih jauh, Kasmidi juga mengimbau seluruh Kepala OPD untuk selalu bersinergi dan segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sesuai dengan tupoksinya yang belum terselesaikan.

“Kita sadar atas keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk program strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kutim 2021-2026. Namun dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan mensinergikannya, kita akan mampu menjawab semua tantangan yang akan kita hadapi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim Suprihanto CES menegaskan di 2022 lewat tema peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung daya saing ekonomi daerah, menjadi tugas bersama antara Pemkab Kutim dalam hal ini OPD sebagai pengampu indikator kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

“Ada tujuh skala prioritas sesuai dengan program Menata Kutim Sejahtera untuk Semua. Jadi kami dari Bappeda, fokus mengajak seluruh OPD bekerja sama dalam upaya sinkronisasi dan dukungan dari semua pihak,” ulasnya.

Dari catatan Bappeda Kutim, tujuh skala prioritas itu mulai dari sektor ekonomi dengan penyiapan lapangan pekerjaan bagi 50.000 tenaga kerja, bantuan modal usaha UMKM dan pelatihan keterampilan, pembangunan dan perbaikan pasar di setiap kecamatan, program Rp 50 juta per RT, pembangunan Gedung UKM Center dan pemberian bantuan keluarga terdampak Covid-19.

Di sektor pendidikan seperti program gratis bantuan seragam dan buku sekolah, beasiswa Kutim Tuntas bagi pelajar dan mahasiswa, peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) negeri dan swasta, peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan, bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seluruh kecamatan dan mendorong pencapaian standar akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta.

Ke sektor infrastruktur yakni enclave TNK untuk Kecamatan Sangatta Selatan
dan Kecamatan Teluk Pandan serta perubahan status desa dalam kawasan hutan, perbaikan dan peningkatan gang, jembatan dan jalan antar kecamatan, penyediaan sambungan listrik dan air bersih setiap kecamatan, penyediaan jaringan internet di setiap desa dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Di kesehatan, ada program gratis BPJS bagi masyarakat tidak mampu, menambah pembangunan Rumah Sakit Pratama, peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas setiap kecamatan, peningkatan insentif tenaga kesehatan dan gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu.

Untuk pertanian, peternakan dan nelayan seperti pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani lokal, pengadaan benih dan bibit bagi petani, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), program peternakan rakyat mandiri dan program replanting kebun kelapa sawit mandiri.

Di sosial dan kependudukan mulai dari program perekaman dan pencetakan KTP, KK, akte kelahiran dan akte nikah catatan sipil di kecamatan, pemberian insentif petugas rumah ibadah dan peningkatan insentif ketua RT, kepala dusun dan ketua adat. (kopi13)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini