Bupati Ardiansyah Sulaiman pimpin rapat koordinasi tanggap darurat banjir di posko utama BPBD Kutim, Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta Utara.
SANGATTA- Sejak ditetapkannya kondisi darurat banjir di Kutim, hingga 2 April 2022 mendatang, seluruh penanganan kedaruratan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Karena pascabanjir ini, laporan akan disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Meskipun dalam situasi kedaruratan, tetapi segala aktivitas yang dilaksanakan harus tercatat dengan baik. Akurasi data ini, sangat penting sebagai wujud pertanggungjawaban sosial kepada para pihak yang berwewenang, terutama ke BNPB.Â
“Hari ini, beberapa OPD, termasuk camat diundang untuk menyampaikan data sebagai bahan laporan yang akan disampaikan ke BNPB. Dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial, Pertanian dan Kesehatan, Camat, Danramil dan Kapolsek, datanya harus valid atau akurat. Jangan sampai ada yang terlewatkan,” tegas Ardiansyah saat memimpin rapat koordinasi tanggap darurat banjir di posko utama BPBD Kutim, Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta Utara, Sabtu (26/3/2022).
Mengapa data yang disampaikan harus akurat? Sebab hal itu berkaitan dengan rencana program pembagian bantuan sembako dan lainnya. Sehingga harus di verifikasi dengan baik. Selanjutnya, dari data yang terhimpun bisa diestimasi besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan akibat banjir. Apa saja yang dibutuhkan masyarakat.
“Segera lakukan rapat koordinasi teknis dengan dinas terkait. Karena tim satgas banjir akan membagi paket sembako, mudah-mudahan besok dibagi. Dimulai dari warga di Kecamatan Sangatta Selatan,” kata Ardiansyah.
Mengenai mekanisme pembagian bantuan nantinya akan dikoordinasikan melalui pihak kecamatan dan desa serta RT. Untuk menghindari terjadinya kerumunan besar. Selain itu agat bantuan tepat sasaran.
“Mana warga yang berhak atau tidak,” jelasnya lagi. (kopi4/kopi3)
