Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka kegiatan “Sosialisasi Manajemen Risiko Dalam Implementasi Intern Pemerintah Terintegrasi” gelaran Itwil Kutim dan BPKP Kaltim. Foto: Irfan/pro kutim
SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) melalui Inspektorat Wilayah (Itwil) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Manajemen Risiko Dalam Implementasi Intern Pemerintah Terintegrasi”, Senin (23/5/2022). Sosialisasi dihelat di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi. Dibuka langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Inspektur Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim Muhammad Hamdan. Menghadirkan Kepala BPKP Kaltim Supriyadi sebagai narasumber dan diikuti seluruh undangan perwakilan pejabat OPD hingga pemerintahan kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta seluruh pemangku kebijakan di dalam OPD dan kecamatan, bisa mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Pemkab Kutim. Sebagai langkah awal untuk lebih peduli dalam pengelolaan risiko.
“Kepedulian itu harus dimiliki oleh pejabat di semua lini. Oleh sebab itu, setelah mendapatkan materi manajemen risiko dengan menitikberatkan pada pengelolaan risiko dalam pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) kabupaten, selanjutnya manajemen risiko sangat menentukan dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai teledor, terutama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),” jelasnya.
Selanjutnya, jika penerapan ini dilakukan secara efektif, tentunya menjadi ujung tombak dari good goverment. Nah, hal ini yang harus diketahui bersama di dalam monitoring. Hasilnya memberikan kontribusi yang besar yang nanti akan bersinergi dengan KPK. Kemudian, BPKP siap memberikan pendalaman agar ke depan untuk seluruh instansi dan tak terkecuali bupati, wakil bupati dan sekretaris kabupaten (seskab) ikut terlibat.
Kegiatan ini juga tentunya menghindari jeratan hukum. Karena perlu mitigasi secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, untuk menjalankan manajemen risiko, kuncinya “teamwork” (kerja tim, red).
“Semua OPD diminta mampu memahami dan menjadikan salah satu tolok ukur kinerja pejabat di OPD. Sehingga target yang kita canangkan (menyentuh) pada level yang diharapkan,” urainya.
Sementara itu, Kepala Itwil Kutim Muhammad Hamdan mengatakan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan implementasi SPIP, mengacu pada PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Setelah kegiatan ini akan diteruskan dengan penyusunan perencanaan manajemen risiko ke seluruh OPD dan kecamatan.
“Nantinya, kami akan bersurat ke BPKP, tinggal kesiapan BPKP kapan waktunya. Tujuan kita memahami konsep penyusunan manajemen implementasi SPIP,” ujarnya. (kopi13/kopi3)
