Teks: Wabup Kutim H Kasmidi Bulang bersama peserta Koordinasi Intensifikasi dan Orientasi Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan saat berfoto bersama. (Ramadhaniansyah Pro Kutim)
SANGATTA- Untuk meningkatkan komitmen para pihak terkait dan mitra kerja ditingkat kabupaten terhadap pelayanan program Keluarga Berencana (KB), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar kegiatan Koordinasi Intensifikasi dan Orientasi Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan, Senin (1/8/2022).
Kegiatan yang dihelat di Ruang Tempudau, Kantor Bupati ini melibatkan jajaran Dinkes, Diskominfo Perstik, IBI Kutim, Kodim 0909 Kutim, BKKBN, TP PKK Kutim. Menghadirkan pengelola program KB Puskesmas Kecamatan, Pengelola KB Klinik hingga Rumah Sakit Umum maupun swasta. Serta para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan perwakilan perusahaan.
Wabup Kutim H Kasmidi Bulang saat membuka acara mewakili Bupati mengatakan salah satu upaya penurunan angka kematian ibu dapat dilakukan dengan penguatan pelayanan kontrasepsi dan KB. Sebab KB menjadi pilar utama “safe motherhood”.
“Oleh karena itu pemenuhan akses dan kualitas program KB sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatakan kualitas pelayanan KB. Salah satunya dengan kegiatan yang kita lakukan sekarang, yaitu orientasi peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan faskes, jaringan dan jejaring,” jelas Kasmidi dari atas mimbar.
Pada kegiatan bertema “Satu Tekad Cegah Stunting dengan Hidup Terencana” ini, Kasmidi mengakui bahwa mitra pemerintah berperan besar terhadap program KB. Khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, red). Serta untuk meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terkait ditingkat kabupaten/kota terhadap layanan KB.
Pada kegiatan garapan DPPKB, bekerja sama dengan BKKBN, Kodim 0909 Sangatta, Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Kutim, TP PKK Kutim ini, Kasmidi memaparkan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan KB, perlu adanya standarisasi pelayanan KB yang berkaitan dengan ketersediaan tanaga kesehatan yang kompeten. Kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB. Termasuk mengenai efek samping dan penanganannya serta komplikasi dan kegagalan.
Kasmidi menegaskan koordinasi melibatkan para pihak terkait kali ini sangat penting. Demi meningkatkan jumlah faskes, jaringan dan jejaring yang memberikan palayanan KB. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pemberi pelayanan kontrasepsi, meningkatkan cakupan pelayanan KB di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT), Praktik Mandiri Bidang (PMB), jaringan dan jejaring. Serta peningkatan cakupan pelayanan KB pascapersalinan.
Dia meyakini upaya menurunkan stunting tidak bisa berhasil jika hanya mengandalkan DPPKB. Diperlukan dukungan semua pihak, termasuk anggaran dari Pemerintah Daerah.
“Untuk itu saya sampaikan kepada para Kepala Desa untuk dapat menggunakan ADD mendukung program penurunan stunting. Sehingga untuk membahas sekaligus menangani masalah (stunting) ini, kita tidak kesulitan,” kata Wabup.
Sementara itu, Ketua Panitia Mustika menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan KB atau faskes di kabupaten. Memperkuat koordinasi di kabupaten dan faskes dalam upaya meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB.
“Kemudian untuk meningkatkan peran fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring dalam memberikan pelayanan KB,” kata Tika, sapaan akrab Mustika yang juga Kepala Bidang KB DPPKB Kutim.
Sehingga berkontribusi pada menurunnya Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR), Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR). Menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau Unmetneed. Meningkatnya peserta KB aktif MKJP, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan.
“Fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring memiliki peran yang sangat besar terhadap program keluarga berencana dan dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kepesertaan ber-KB. Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, maka dipandang perlu untuk melakukan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB Bagi Tenaga Kesehatan di faskes, jaringan dan jejaring,” jelasnya. (kopi3)
