Beranda Kutai Timur Di Rakernas, Pusat Ajak Daerah Ikut Kendalikan Inflasi

Di Rakernas, Pusat Ajak Daerah Ikut Kendalikan Inflasi

61 views
0

Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman dan unsur Forkopimda saat mengikuti Rakornas mengenai Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Kantor Diskominfo Perstik Kutai Timur. Foto: Wahyu Yuli Artanto Pro Kutim

SANGATTA- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring turut diikuti Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman dan unsur Forkopimda, dari Kantor Diskominfo Perstik pada Senin (5/9/2022).

Nampak Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, Dandim 0909 Kutim Letkol CZI Heru Arprianto, Danlanal Sangatta, Letkol Laut (P) Shodikin, Kapolres Kutim AKBP Anggoro Wicaksono, Seskab Kutim Rizali Hadi khidmat mendengarkan paparan para mengenai Sosialisasi Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan Recofusing 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Penggunaan Bansos.

Ditemui usai rapat, Ardiansyah menjelaskan, Kemendagri meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk Kutim untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah. Termasuk menjaga stabilitas perekonomian di daerah.

“Kemudian meminta daerah untuk menjaga agar tidak ada gejolak-gejolak yang terjadi akibat adanya kebijakan kenaikan BBM,” terangnya.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga meminta daerah agar memanfaatkan anggaran Recofusing 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggunaan bantuan sosial yang harus dilaksanakan oleh daerah. Diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah upah minimum. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Termasuk Dana Tidak Terduga (DTT) daerah kita yang sudah kita siapkan sejak awal, sebagai langkah antisipasi,” sebutnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta Pemerintah Daerah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat. Guna mengantisipasi kenaikan harga BBM subsidi.

“Terkait dengan inflasi, terutama tentang pengurangan subsidi yang berimbas pada kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu diantisipasi bersama. Baik (Pemerintah) Pusat maupun Daerah,” jelas Tito yang mantan Kapolri.

Sementara itu, Wakil Mendagri John Wempi Wetipo dalam paparannya menyampaikan, solusi pengendalian inflasi yang dapat dilakukan, diantaranya isu pengendalian inflasi dijadikan prioritas dan sinergi semua stakeholder. Selanjutnya komunikasi publik, mengaktifkan TPID, mengaktifkan satgas pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.

“Melaksanakan gerakan penghematan energi, melakukan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah,” jelasnya.

Berikutnya mengintensifkan jaring pengaman sosial serta BPS dan BI Provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota. Lebih lanjut disampaikan, bantuan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM, meliputi bansos yang dikelola oleh Kemensos, refocusing dana 2 persen dari DAU Nasional, dana reguler APBD yang ada di anggaran Pemda masing-masing (BTT dan bansos) serta Dana Desa maksimal 30 persen yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat terdampak inflasi.

“Pemerintah menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 Triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” ucapnya. (kopi6/kopi3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here