Beranda Kutai Timur Dari Rakor TPPS Se-Kaltim, Wabup Dukung Satu Data Stunting

Dari Rakor TPPS Se-Kaltim, Wabup Dukung Satu Data Stunting

200 views
0

Suasana Rakor Penguatan Kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Progres Capaian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2022 di Novotel, Balikpapan. Foto: Aulia Miranda Pro Kutim

BALIKPAPAN- Rakor Penguatan Kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Progres Capaian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2022 di Novotel, Balikpapan turut dihadiri Wabup Kutim H Kasmidi Bulang, Kamis (15/12/2022). Nampak Sekretaris Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Indra Arie Iranday. Mewakili Gubernur Kaltim ada Kepala Biro Kesejahteraan rakyat Sekretariat Provinsi kaltim Andi Muhammad Ishak.

Saat rakor, seluruh peserta mendengarkan paparan dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Teguh Setyabudi. Terkait Penguatan Kelambagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Mulai dari pencegahan stunting, data prevalensi stunting Indonesia di mata global, prevalensi stunting nasional dan Kaltim. Selain itu juga dijelaskan regulasi dan aturan terkait.

“Struktur kelembagaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sesuai pasa 15 sampai dengan 20 Perpres 72 tahun 2021, diatur struktur tim mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga tingkat Desa dan pendamping keluarga,” jelasnya.

Untuk tingkat Provinsi, Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi. Memiliki tugas koordinasi, sinergi dan evaluasi. Tim terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov.

Berikutnya tim tingkat kabupaten atau kota serupa, hanya cakupannya level kabupaten atau kota. Sedangkan ditingkat desa atau kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan. Dengan tugas sama, hanya saja sudah melibatkan bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan. Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana, ditambah TP PKK, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan unsur masyarakat lainnya. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa/kelurahan. Terakhir pendamping keluarga melibatkan Bidan, Kader atau pengurus TP-PKK tingkat desa atau kelurahan serta Kader KB.

Dia juga menjelaskan peran Kemendagri dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021.

Materi lain yang disampaikan dalam rakor ini adalah progress kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltim. Disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto. Olehnya, selain progress kinerja tim, juga dipaparakan inovasi program TPPS Kaltim. Seperti penyediaan satu data stunting, program bapak asuh anak stunting.

“Sebagai bentuk program kolaborasi Bapak atau Ibu Asuh Anak Stunting. Donator melibatkan TNI, Dinas dan Instansi, Lembaga, Perusahaan, LSM dan NGO, Perbankan hingga BAZNAS,” tuturnya.

Wabup Kutim H Kasmidi Bulang usai pertemuan menegaskan bahwa Pemkab Kutim terus berupaya menekan angka stunting di daerah. Mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan bersinergi dengan Pemprov Kaltim. Hanya saja, dibutuhkan data terkini yang terintgrasi. Sehingga penanganan stunting di daerah bisa sesuai target.

“Terutama menyelaraskan satu data stunting, sehingga memudahkan penanganan dan penanggulangan di daerah. Tepat sasaran karena by name by address,” sebut Kasmidi.

Memperhatikan perbaikan terhadap pola makan anak-anak di Kutim, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Meneguhkan komitmen dan visi kepemimpinan terkait penanggulangan stunting. Kampanye daerah terkait stunting. Dengan kata lain memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

“Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu,” tegas Kasmidi. (kopi3)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini