Momen penganugerahan yang diserahkan langsung Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Perstik Kutim Ery Mulyadi mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaman di Hotel Kempinski, Jakarta. (Foto: istimewa)
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) boleh kembali berbangga diri, sebab tanah Tuah Bumi Untung Benua ini meraih Digital Goverment Award SPBE Summit 2023 kategori Peningkatan Indeks SPBE. Penganugerahan itu diserahkan langsung Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Perstik Kutim Ery Mulyadi mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaman di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Ditemui usai acara, Kadis Kominfo Perstik Kutim Ery Mulyadi mengucapkan syukur berkat raihan penghargaan tersebut. Ia mengatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama dengan seluruh pihak dalam melakukan upaya-upaya perbaikan SPBE.
“Anugerah ini memiliki arti melakukan upaya perbaikan yang cukup cepat,” tegas Ery.
Tahun 2021 seperti diutarakan Ery Mulyadi, SPBE Kutim berada pada kategori rendah dengan indeks sebesar 1,03.
“Dari sana kita melakukan perbaikan dari aspek tata kelola, pelayanan, sampai pada peningkatan SDM. Alhamdulillah setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2022, SPBE Kutim meningkat cukup signifikan. Dari yang awalnya di 2021 hanya 1,03, pada tahun 2022 menjadi 2,79 dengan predikat baik. Angka yang cukup signifikan mengantarkan Kutim peringkat 2 SPBE se-Kaltim,” jelas Ery Mulyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Ery Mulyadi juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankannya. Pertama langkah yang dipersiapkan adalah melakukan perkuatan di internal pemerintah Kabupaten Kutim.
“Karena Kominfo tidak berdiri sendiri, SPBE merupakan gawenya Pemda di lingkungan Kutim,” ucapnya.
Kedua, imbuh Ery, melihat evaluasi penilaian di 2022. Misalnya ada yang perlu dilakukan perbaikan akan segera dilaksanakan.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.
“Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus, indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.
“Contohnya Denmark, dia indeks SPBE nomor satu, yang lain-lain mengikuti: indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia,” imbuh Anas.
Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membikin aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.
“Kalau selama ini kan rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” ujar Anas.(*/kopi7/kopi13/kopi3)