Beranda Kutai Timur Perumdam TTB Kutim Sosialisasikan Cegah Fraud, Demi Pelayanan Prima

Perumdam TTB Kutim Sosialisasikan Cegah Fraud, Demi Pelayanan Prima

71 views
0

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Manajemen Fraud dan sejumlah agenda rapat kerja di lingkungan Perumda Air Minum TTB Kutim. Foto: Dokumentasi Perumda Air Minum TTB Kutim

SAMARINDA – Sosialisasi Manajemen Pencegahan Fraud (kecurangan) di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua (TTB) Kutai Timur (Kutim) yang dapat gelar bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kelimantan Timur (Kaltim), pada Jumat (12/1/2023) malam dibuka Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman. Kegiatan dilangsungkan di Meeting Room Harris Hotel, Jumat (12/1/2024) malam hingga Selasa (16/1/2024) mendatang.

Saat pembukaan nampak hadir Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah mendampingi Bupati, narasumber dari BPKP Kaltim Hisyam Wahyudi, Asisten Ekobang Zubair selaku Ketua Pengawas Perumdam TTB Kutim, Direktur Utama Perumdam TTB Kutim Suparjan, Direktur Umum Muhammad Ja’is, Direktur Teknik Galuh Boyo Munanto, manajer, asisten manajer, kepala cabang hingga kepala unit dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutim.

Untuk diketahui Fraud adalah tindakan kecurangan atau penipuan yang terjadi di dalam organisasi. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang baik (control plan) untuk mengantisipasi hal yang buruk. Fraud atau banyak diketahui sebagai laporan keuangan palsu merupakan tindakan yang merugikan individu, perusahaan, dan ekonomi secara luas. Manipulasi informasi keuangan ini dilakukan dengan maksud untuk menipu atau mendapatkan keuntungan pribadi.

Tidak hanya dibahas soal Fraud, kegiatan ini juga membahas di lembaga Perumdam TTB Kutim terkait manajemen risiko, rencana kerja anggaran, rencana bisnis, peraturan direksi. Aplikasi Simari dari penginputan daftar risiko, sistem informasi pemasangan sambungan baru (Sipbaru) dan sosialisasi standar pelayanan minimal.

Dalam arahannya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan selamat datang kepada narasumber dari BPKP Perwakilan Kaltim dan segenap hadirin peserta sosialisasi. Selain itu, ia juga menyambut baik dan apresiasi serta terima kasih kepada BPKP Perwakilan Kaltim atas bimbingan selama ini. Terutama dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan lainnya untuk Kutim.

“Termasuk rencana penerapan Fraud Control Plan (FCP) ini,” katanya.

Ditambahkan Ardiansyah, sebagaimana diketahui bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya sumber daya air, diharapkan Perumdam TTB Kutim akan terus berinovasi. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan mengembangkan strategi untuk pelayanan prima kepada pelanggan.

“Jadi, mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sarana baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas harus dilakukan,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima terus meningkat. Untuk itu, Perumdam TTB Kutim perlu menerapkan prinsip “good corporate governance”. Untuk membangun sistem pengelolaan keuangan perusahaan yang baik, mengembangkan SDM dan pengembangan teknologi pengintegrasian sistem informasi guna mempermudah pelanggan.

“Maka, perlu upaya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah maupun pihak swasta lainnya,” paparnya.

Senada, Direktur Utama Perumda Air Minum TTB Kutim Suparjan menegaskan, pihaknya fokus mengetahui program-program ini. Khususnya yang akan disampaikan dari tim BPKP Perwakilan Kaltim.

“Memetakan kemungkinan akan terjadinya korupsi dan kita akan merumuskan antisipasi Fraud atau indikasi apa yang harus kita lakukan. Sehingga tidak akan terjadinya korupsi di Kutim,” tuturnya.

Ia pun berharap, pertemuan dalam kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan pegawai Perumdam TTB Kutim terkait bentuk-bentuk kecurangan. Sehingga dapat menghindari perilaku tersebut. Sekaligus menghilangkan potensi kecurangan dalam lingkungan Pemkab Kutim. Setiap pegawai harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi kecurangan yang dapat terjadi di bidangnya masing-masing.

“Jadikanlah kebijakan pengendalian kecurangan ini sebagai sarana untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kegiatan yang berindikasi korupsi,” tegasnya. (kopi13/kopi3)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini