Suasana Rakor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dipimpin oleh Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, acara ini menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah daerah dan Ormas dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Foto: Fuji Pro Kutim
SAMARINDA — Semarak Tari Jepen Rempak Rebana membuka suasana hangat di Ballroom Hotel Mercure, Samarinda, pada Selasa (15/10/2024). Pjs Bupati Kutai Timur didampingi Wakapolres Kutim Kompol Herman Sopian, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi dan jajaran KPU Kutim, Ratusan perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) dari seluruh penjuru Kalimantan Timur (Kaltim) berkumpul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dipimpin oleh Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, acara ini menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah daerah dan Ormas dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam laporannya, Plh Kaban Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, mengungkapkan bahwa Rakor ini bertujuan memperkuat peran aktif Ormas dalam menjaga stabilitas selama proses Pilkada.
“Kami berharap Ormas dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan suasana aman dan kondusif serta memahami aturan-aturan pemilu yang berlaku, sehingga proses Pilkada bisa berjalan bersih, jujur, dan adil,” ujar Firdaus.
Data yang dihimpun dari Kesbangpol Kaltim menyebutkan, hingga tahun 2024, terdapat 2.023 Ormas yang terdaftar di Kaltim, dengan 662 di antaranya tercatat aktif. Jumlah undangan dalam acara ini pun cukup besar, dengan 200 perwakilan Ormas tingkat provinsi dan 550 dari kabupaten/kota turut hadir. Usai laporan Plh Kaban Kesbangpol Kaltim dilaksanakan pembacaan ikrar bersama Ormas se-Kaltim mendukung Pilkada Serentak 2024.
Sementara itu, Pj Gubernur Akmal Malik dalam sambutannya menegaskan bahwa peran Ormas sangat strategis dalam menjaga demokrasi. “Ormas adalah perwakilan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal proses demokrasi. Sinergi antara pemerintah dan Ormas sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan damai,” ungkap Akmal. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas di tengah berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada.
Menurut Akmal, potensi gangguan terhadap Pilkada, seperti money politics dan kampanye negatif, bisa mencoreng kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, ia menekankan bahwa sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Ormas sangat diperlukan. “Demokrasi yang kita bangun tidak boleh ternodai oleh politik uang atau ujaran kebencian. Ormas harus berperan aktif dalam mencegah hal ini dan ikut serta dalam memantau proses Pilkada,” tambahnya.
ASN Diharapkan Tetap Netral
Dalam kesempatan tersebut, Akmal juga memberikan arahan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim untuk tetap menjaga netralitas selama proses Pilkada. “ASN di Kaltim harus netral. Jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Cukup gunakan hak suara kalian di TPS,” tuturnya. Ia berharap ASN tidak terlibat dalam praktik politik praktis yang bisa mencederai integritas Pilkada.
Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya agar Ormas mampu menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan literasi politik di masyarakat. “Ormas harus mampu menjadi agen perubahan yang membantu pemerintah meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Ada komunikasi dua arah yang harus terus dibangun, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai potensi kendala yang muncul selama tahapan Pilkada,” imbuhnya.
Peran Strategis Ormas untuk Pilkada Bersih
Dalam Rakor ini, sejumlah materi terkait peran strategis Ormas dalam Pilkada disampaikan oleh narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, perwakilan TNI, Kejaksaan, KPU Kaltim, Bawaslu, hingga Pengadilan. Para pemateri menekankan pentingnya partisipasi aktif Ormas dalam menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.
Ormas dan semua pihak diajak berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang membantu pemerintah daerah menjaga integritas dan netralitas Pilkada, serta menghindari segala bentuk politik uang, kampanye hitam, dan ujaran kebencian.
Sebagai penutup, Akmal Malik menegaskan keyakinannya bahwa Ormas di Kaltim akan mampu menjaga harmonisasi demokrasi dan menjadi garda terdepan dalam mengawal Pilkada Serentak 2024. “Mari kita bergandengan tangan mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan damai di Kaltim,” pungkasnya.
Dengan Rakor ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat, terutama Ormas, dapat berperan lebih aktif dalam menjaga jalannya Pilkada Serentak 2024, sehingga proses demokrasi berjalan dengan lancar, adil, dan berkeadaban.
Sebelum sambutan Pj Gubernur Kaltim, dilaksanakan pembacaan ikrar bersama seluruh Ormas di Kaltim melalui perwakilannya masing-masing. Berikut lima poin dari isi ikrar dimaksud :
KAMI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI SELURUH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, BERIKRAR:
- SIAP BERPERAN AKTIF DALAM MENGAWAL DAN MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024 YANG DEMOKRATIS.
- MENOLAK KERAS ISU SARA, POLITIK UANG DAN PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK BERITA HOAX.
- BERTEKAD MEMELIHARA TOLERANSI DEMI TERWUJUDNYA PILKADA SERENTAK 2024 YANG AMAN, DAMAI DAN SEJUK DI KALIMANTAN TIMUR.
- MENDUKUNG PENUH PEMINDAHAN IKN KE KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI WUJUD PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SERTA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM.
- BERPERAN AKTIF DALAM KEMAJUAN DAERAH DAN MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.
(kopi3)
