Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah ratusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemkab Kutim. Foto: ist
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kembali meneguhkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diselenggarakan di Swissbell Hotel Samarinda pada 17 hingga 20 Oktober 2024, ratusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemkab Kutim diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan anggaran daerah yang kompleks. Acara yang dibuka secara resmi oleh Pjs Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma, dihadiri oleh seluruh peserta dari berbagai Perangkat Daerah (PD) Kutim.
Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi PPTK dalam menjalankan tugas mereka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan sekadar masalah pelaporan, tetapi bagaimana setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Agus.
Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait peran, tugas, dan tanggung jawab para PPTK dalam mengelola keuangan daerah. Dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan praktisi keuangan. Para peserta juga diberi panduan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan terbaru. Agus berharap bahwa pelaksanaan Bimtek ini dapat memberikan bekal yang cukup bagi para peserta untuk diterapkan di tempat kerja mereka.
Agus Hari Kesuma mengingatkan bahwa perangkat daerah perlu menjaga koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, kolaborasi dan konsistensi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pengelolaan keuangan tidak bisa dilakukan secara terpisah, tetapi harus ada kerja sama antara berbagai instansi terkait,” ungkap Agus. “Saya berharap, ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat langsung diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga ke depan pengelolaan keuangan di Kutai Timur semakin baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” tambah Agus dalam penutupannya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama Bimtek ini adalah menyamakan persepsi di antara PPTK. Terkait mekanisme pengelolaan keuangan, sehingga tercipta sinergi yang lebih kuat antara SKPD di Kutim.
“Kami ingin semua PPTK memiliki pemahaman yang sama agar pengelolaan keuangan di setiap instansi berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan,” kata Ade.
Ade juga menekankan pentingnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat sebagai salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan. LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun dengan penuh ketelitian.
“Untuk itu, pemahaman yang baik akan aturan dan tanggung jawab sangat diperlukan oleh PPTK di setiap SKPD,” ujar Ade di hadapan para peserta.
Dalam Bimtek ini, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Wasja, juga memberikan materi tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Materi ini menjadi fokus utama bagi para peserta untuk memahami secara teknis bagaimana alur keuangan daerah harus dikelola dengan baik.
Bimtek ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret Pemkab Kutai Timur dalam memastikan seluruh PPTK memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi tuntutan pengelolaan keuangan daerah. Dengan diadakannya Bimtek ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan beradaptasi terhadap dinamika regulasi yang berlaku, demi mencapai tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Acara Bimtek yang berlangsung beberapa hari ini diharapkan mampu mencetak para pengelola keuangan daerah yang handal, sehingga Pemkab Kutim mampu mencapai target-target pembangunan yang telah dicanangkan. (kopi3)
