SAMARINDA – Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional mengenai konvensi hak-hak anak. Bertempat di Ballroom lantai 5 Hotel Fugo, acara ini berlangsung selama beberapa hari sejak 16-18 Oktober 2024 dan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, seperti dr Nova Paranoan, seorang ahli kesehatan anak yang memiliki banyak pengalaman di bidang ini.
Acara Bimtek tersebut resmi dibuka oleh Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid mewakili Pjs Bupati Kutim. Saat membuka dia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas peserta Bimtek.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta agar hasil yang didapatkan dapat langsung diterapkan di masyarakat,” ujar Idham.
Menurutnya, peran aktif para peserta sangat diperlukan mengingat angka kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Kutim mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman terkait konvensi hak-hak anak dianggap sangat krusial.
Menurutnya DPPPA Kutim terus berupaya memperkuat jaringan gugus tugas Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target Kutim sebagai salah satu kabupaten layak anak di Indonesia. Dengan adanya kegiatan seperti Bimtek ini, diharapkan sinergi antara berbagai pihak semakin erat, sehingga implementasi perlindungan hak-hak anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, Idham Cholid kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program Kabupaten Layak Anak sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan semua pihak. “Ini bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata yang harus kita jalankan bersama. Anak-anak adalah masa depan kita, dan kita wajib melindungi mereka sebaik mungkin,” pungkasnya.
Sebanyak 25 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, lembaga sosial, dan juga perwakilan media, termasuk anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Mereka diberi pelatihan intensif mengenai kebijakan dan regulasi yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak, sebuah konsep yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Selama Bimtek, dr Nova Paranoan menyampaikan materi tentang pentingnya penerapan strategi perlindungan anak berbasis hak. Ia menekankan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan media sangat penting untuk mewujudkan perubahan yang berarti.
“Kita perlu memahami bahwa hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama. Semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya,” jelasnya.
Tak hanya membekali peserta dengan teori, Bimtek ini juga dirancang dengan sesi interaktif yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Melalui diskusi kelompok, mereka diajak merumuskan solusi konkret dalam menghadapi berbagai masalah terkait perlindungan anak, termasuk isu kekerasan dan ketidakadilan yang sering kali diabaikan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Kutai Timur mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal perlindungan hak-hak anak dan pengembangan program Kabupaten Layak Anak yang berkelanjutan. (kopi7/kopi3)
