Wabup Kutim Mahyunadi bersama Kapolres Kutim AKBP Chandra Hernawan melakukan penanaman bibit pangan. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara serentak dan dilakukan secara nasional, Polres Kutai Timur (Kutim) secara resmi meluncurkan program penguatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program makan gizi gratis. Acara peresmian ini berlangsung di Lapangan Tembak Polres Kutim pada Senin (24/2/2025) siang, dengan dihadiri berbagai pihak terkait termasuk Wakil Bupati (Wabup) Kutim Mahyunadi dan Ketua DPRD Kutim Jimmi dan perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kutim.
Dalam sambutannya, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan menekankan pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi bagi rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa pekarangan dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti singkong, cabai, tomat, dan kangkung. Selain itu, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk beternak guna menghasilkan protein seperti daging dan telur.
“Sasaran utama program ini adalah seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk aparat kepolisian dan TNI. Lahan pekarangan yang selama ini tidak produktif bisa dimanfaatkan agar berkontribusi pada ketahanan pangan. Kita bisa menciptakan rumah bibit, demplot, hingga pengelolaan pasca panen. Ini juga bisa menjadi tambahan pemasukan bagi rumah tangga,” ujar Kapolres.
Ia juga menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden untuk tidak membiarkan lahan menganggur.
“Tidak ada lagi istilah lahan tidur. Semua lahan harus dimanfaatkan agar pangan kita tetap terjaga,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyatakan bahwa program ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, Pemkab Kutim siap mendukung penuh inisiatif ini dengan berbagai langkah konkret, termasuk bantuan anggaran dan distribusi bibit serta pupuk.
“Presiden mencanangkan ketahanan pangan yang kuat, dan targetnya pada 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Program seperti ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Aparat kepolisian dan TNI juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan lahan pekarangan sebagai lahan produktif,” kata Mahyunadi.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa ketahanan pangan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiatif ini dan siap bersinergi dengan berbagai pihak guna memastikan keberlanjutan program,” imbuhnya.
Program P2L ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan dari berbagai elemen, P2L di Kutai Timur diyakini mampu menjadi model sukses dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk kesejahteraan masyarakat.(kopi13/kopi3)
