Jalannya Forum RKPD 2026 memfokuskan pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri. Foto: Istimewa
SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Disdukcapil Kutim pada Jumat (21/3/2025) ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Ketua Forum RT, serta Kepala Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutim. Forum ini bertujuan untuk menampung masukan guna meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan menyinergikan program prioritas daerah.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menjelaskan bahwa dalam RKPD 2026, Disdukcapil mengusung 50 program unggulan daerah, salah satunya adalah pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Mesin layanan mandiri ini diharapkan dapat mempermudah akses administrasi kependudukan bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pihak terkait guna merealisasikan program ini,” tegas Jumeah.
Dalam forum tersebut, berbagai masukan muncul dari peserta. Salah satunya adalah pentingnya sinkronisasi data kependudukan untuk memastikan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial, BPJS, dan program pendidikan.
“Data yang terpadu akan memudahkan pemerintah dalam mengoptimalkan distribusi bantuan serta memetakan kebutuhan masyarakat,” ujar Jumeah.
Selain itu, perwakilan Forum RT dan BPD Kutim menyoroti pentingnya transparansi data, terutama terkait dengan penduduk menetap dan migrasi. Mereka juga mengusulkan perbaikan fasilitas di kantor Disdukcapil, seperti perluasan lahan parkir, pemasangan CCTV, serta penyediaan ruang istirahat bagi masyarakat yang datang dari daerah jauh.
Sebagai tindak lanjut dari forum ini, Disdukcapil Kutim berencana membangun 139 unit ADM di seluruh desa dan 2 unit di kelurahan. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mempercepat pelayanan dokumen kependudukan secara mandiri, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor dinas.
“ADM akan memangkas biaya dan waktu masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil,” jelas Jumeah.
Ia menambahkan, pengadaan ADM sejalan dengan visi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Untuk itu, Jumeah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan alokasi dana 2026 bagi program ini.
“Kami harap TAPD dapat mendukung penuh agar ADM segera terwujud tahun depan,” imbuhnya.
Jumeah menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong integritas birokrasi. “Dengan ADM, kami ingin membuktikan bahwa Kutim mampu menjadi contoh daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk merealisasikan masukan peserta, termasuk koordinasi yang lebih intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kutim sebagai wilayah yang inklusif dan berorientasi pada kemudahan akses layanan dasar.(*/kopi13)
