SANGATTA – Di sebuah ruang pertemuan di Hotel Royal Victoria, Sangatta, aroma reformasi diam-diam menguar dari forum pelatihan yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim), Rabu hingga Kamis, 21–22 Mei 2025. Selama dua hari penuh, 72 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari berbagai kecamatan di Kutim duduk menyimak, berdiskusi, dan menelaah ulang makna pendampingan keluarga. Tidak hanya sebagai tugas administrasi, tapi sebagai fondasi bagi kebijakan yang berbasis data dan kesejahteraan kader.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi B, mewalili Bupati. Menghadirkan narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim). Namun bukan sekadar rutinitas pelatihan tahunan, forum ini menjadi medan kritik dan koreksi terhadap sistem kerja pendamping keluarga yang selama ini berjalan dengan berbagai keterbatasan.
“Masih ada kendala mendasar dalam proses pendataan di lapangan. Verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data seringkali tidak berjalan ideal karena keterbatasan kapasitas teknis kader. Itulah mengapa pelatihan ini kami dorong menjadi momentum peningkatan kualitas,” tegas Junaidi didampingi Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Ani Saida.
TPK selama ini memainkan peran penting dalam pemutakhiran data keluarga, termasuk pencatatan status stunting, kepesertaan KB, hingga dinamika sosial dalam rumah tangga. Namun, seperti diakui Junaidi, beban kerja itu tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima.
“Mereka masih hanya mendapat insentif transportasi dan pulsa. Itu pun sangat terbatas. Kami tengah mengkaji skema subsidi silang melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah agar ada formula yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Langkah tersebut, lanjut Junaidi, bakal diperkuat dengan payung hukum yang sedang disusun dalam bentuk Peraturan Bupati. Regulasi ini kelak akan menjadi landasan legal bagi pengangkatan, kualifikasi, serta pengembangan kapasitas para kader TPK.
“Harus ada kepastian hukum. Tidak bisa sekadar berlandaskan pada surat keputusan sementara atau kebijakan ad hoc,” tegasnya.
Salah satu tantangan krusial dalam program TPK adalah gap pendidikan. Idealnya, setiap kader memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA, bahkan lebih baik jika berlatar medis. Namun di lapangan, terutama di desa-desa terpencil dan terluar Kutim, idealisme itu terbentur realitas.
“Sulit mencari kader berlatar belakang SMA di beberapa desa. Karena itu, kami akan menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan untuk menyediakan pelatihan non-formal berbasis Learning Management System (LMS). Jadi meski non-formal, standar minimal SMA tetap tercapai,” ujar Junaidi.
Inovasi tak berhenti di sana. Ke depan, DPPKB berencana menyisipkan pelatihan kecakapan seperti teknologi informasi, public speaking, hingga kewirausahaan. Dia ingin kader tidak hanya pintar mendata, tapi juga cakap membangun ekonomi keluarga melalui usaha rumahan.
Langkah DPPKB Kutim tak berdiri sendiri. Penguatan TPK juga memerlukan kolaborasi erat lintas sektor. Dalam pelatihan kali ini, diskusi juga dibuka bagi perwakilan Dinas Pendidikan, Bappeda, hingga lembaga riset lokal. Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem pendampingan keluarga yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga berkelanjutan secara institusional.
“Pelatihan ini baru awal. Tapi semangatnya bukan temporer. Kami ingin menciptakan sistem pendampingan yang berakar kuat di desa, berdampak nyata di keluarga, dan didukung secara penuh oleh regulasi dan insentif yang layak,” tutup Junaidi.
Di balik meja registrasi, para kader TPK kembali ke kursi mereka dengan pandangan berbeda. Di tangan mereka kini bukan sekadar formulir atau aplikasi pencatatan, melainkan harapan baru untuk menjadi bagian dari sistem pembangunan keluarga yang lebih manusiawi, berdaya, dan berdampak jangka panjang. (*/kopi3)
