SANGATTA — Di tengah tekanan ekonomi global yang menjalar hingga ke pasar-pasar lokal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk menjaga kestabilan harga demi melindungi daya beli rakyat. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025 yang digelar Selasa (3/6/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Wakil Bupati H Mahyunadi secara resmi membuka forum tersebut mewakili Bupati H Ardiansyah Sulaiman. Sebelum menyampaikan arahan di luar teks, lebih dulu Mahyunadi menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kutim. Dalam sambutan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa inflasi bukan semata-mata urusan angka, melainkan soal kesejahteraan.
“Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, soal apakah petani kita tetap bisa menanam dan menjual hasilnya dengan layak,” tegas Ardiansyah.
Dalam forum yang juga menjadi momen peluncuran awal Road Map TPID Kutim 2025–2027 itu, Bupati menegaskan pula tentang pentingnya pengendalian inflasi sebagai tolok ukur utama stabilitas ekonomi daerah. Sebagai daerah yang berbasis pertanian, perkebunan, dan perdagangan, Kutim sangat bergantung pada kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga kualitas hidup warganya.
Ardiansyah memaparkan sejumlah program konkret yang tengah dan akan dijalankan TPID Kutim. Antara lain, operasi pasar secara merata di setiap kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyelenggaraan Pasar Tani, Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menggunakan mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan. Berikutnya pelaporan kinerja TPID secara triwulan untuk evaluasi berkala, penyusunan Road Map TPID 2025–2027 sebagai panduan strategis. Serta pengawasan ketat distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Mendukung prinsip 4K pilar strategi Kutim. Meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Fluktuasi harga harus terus dikawal dengan evaluasi terhadap kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah (administered price). Di sisi lain, peningkatan produktivitas pertanian dan distribusi cadangan pangan menjadi prioritas strategis.
Untuk itu Kutim butuh infrastruktur logistik yang kuat, pengawasan distribusi yang konsisten, dan komunikasi lintas sektor yang aktif agar setiap dinamika bisa direspons cepat dan tepat.
Di luar teks, Wabup Kutim H Mahyunadi menambahkan, seluruh langkah ini, tegasnya, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.
“TPID harus bekerja sebagai sistem, bukan hanya sebagai forum,” kata Mahyunadi. “Tidak cukup satu OPD atau satu kebijakan. Kita butuh orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” tambahnya.
Acara HLM TPID ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kutim, pimpinan OPD, serta lembaga vertikal. Kehadiran berbagai pihak ini dinilai sangat strategis untuk membentuk koordinasi lintas sektor dalam menjawab tantangan inflasi yang kompleks.
Perlu diketahui bersama, tujuan pengendalian inflasi bukanlah menihilkan inflasi itu sendiri. Sebab inflasi yang terkendali justru dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan Road Map TPID yang disusun dan sejumlah langkah nyata yang dirumuskan, Pemkab Kutim optimistis dapat menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan yang terus bergerak. (kopi3)
