Jalannya sosialisasi SPIP Pemkab Kutim. Foto: Bahtiar/Pro Kutim
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Meeting Room Hotel Fugo, Rabu (11/6/2025). Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Sosialisasi ini difokuskan pada pemahaman Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, hadir bersama Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim Sudirman Latif yang juga menjabat Plt Kepala Itwil dan perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Robertus Gatot Megantoro. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural, camat se-Kutim, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Kehadiran para kepala Perangkat Daerah (PD) langsung tanpa diwakilkan, mendapat apresiasi khusus dari BPKP.
Dalam sambutannya, Plt Kepala Itwil Sudirman Latif menekankan pentingnya sistem manajemen dan pelaporan yang baik dan benar.
“Hal ini untuk mencapai tujuan sesuai aturan,” singkatnya.
Selanjutnya Robertus Gatot Megantoro, mewakili Kepala BPKP, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Kutim karena telah menyelenggarakan sosialisasi SPIP yang menurutnya merupakan yang pertama di Kalimantan Timur. Ia menggarisbawahi pentingnya penyelarasan kegiatan dengan aturan yang berlaku terkait anggaran.
“Biasanya, dalam acara seperti ini, kepala PD diwakilkan oleh Kasubag Program. Namun, di Kutim, semua kepala PD hadir langsung. Ini sangat saya apresiasi,” ujar Robertus.
Sementara itu, dalam arahannya Wakil Bupati Mahyunadi menambahkan pentingnya pelaporan yang baik untuk mencapai peringkat terbaik. Ia menargetkan agar Kutim mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang benar-benar wajar dalam pelaporan dan pengelolaan kegiatan. Mahyunadi mencontohkan keberhasilan penurunan angka stunting di Kutim setelah berkolaborasi dengan BPKP dalam hal pelaporan.
“Dengan pelaporan yang baik dan benar, kita berharap Kutim masuk tiga besar terbaik terkait pelaporan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Kita ingin menjadi yang terdepan dan contoh bagi daerah lain,” tegas Mahyunadi.
Ia menambahkan sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengendalian intern yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif,” tegas Mahyunadi.
Untuk itu dengan implementasi SPIP yang baik, diharapkan setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara tepat. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Kutim.(kopi7/kopi13/kopi3)
