Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menggelar rapat persiapan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) 2025. Foto: ist
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali memperkuat langkahnya dalam menurunkan angka stunting secara terukur dan berbasis data. Sebagai bagian dari strategi nasional percepatan penanganan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menggelar rapat persiapan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) 2025, Selasa (17/6/2025), di Kantor DPPKB Kutim.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menginstruksikan pemutakhiran data KRS sebagai dasar perencanaan intervensi percepatan penurunan stunting. Data KRS yang mutakhir dan akurat dianggap menjadi kunci penentu keberhasilan program di tingkat desa dan kelurahan.
“Data KRS harus benar-benar akurat dan terbaru. Ini sangat krusial untuk pendampingan keluarga serta penajaman intervensi program. Tanpa data yang kuat, kita akan sulit menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Plt Sekretaris DPPKB Kutim, BB Partomuan, saat memimpin rapat mewakili Kadis.
Ia menambahkan bahwa salah satu titik berat dalam persiapan adalah peningkatan kapasitas para pengelola data dan pelaksana lapangan. Pelatihan akan dilaksanakan secara hybrid, offline untuk PKB/PLKB dan Kader Verval di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, serta daring via Zoom Meeting untuk wilayah lainnya.
Sebanyak 141 desa dan kelurahan di seluruh Kutai Timur dijadwalkan ikut serta dalam verval data KRS yang akan berlangsung mulai 16 Juni hingga 30 September 2025. Dari jumlah tersebut, lima kecamatan mendapat perhatian khusus: Muara Ancalong, Kaubun, Telen, Sandaran, dan Muara Wahau.
Mekanisme verval dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan kader dan petugas. Warga cukup menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen utama untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Kemudahan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Verifikasi ini tidak berdiri sendiri. Program ini berjalan seiring dengan Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK25) yang akan dilaksanakan mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025,” terang BB Partomuan.
Kedua program ini, menurutnya, tidak hanya menjadi fondasi utama evaluasi Program Bangga Kencana, tetapi juga menyokong pembangunan daerah dalam konteks yang lebih luas, termasuk pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini tengah dikembangkan pemerintah.
Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) akan digunakan untuk mengintegrasikan data yang masuk agar bisa dianalisis secara lebih komprehensif dan cepat.
“Semua data masuk ke dalam SIGA. Ini untuk memastikan sistem informasi keluarga kita tidak tumpang tindih dan bisa diakses secara terkoordinasi lintas program,” tegasnya.
Rapat yang diikuti oleh perwakilan kecamatan dan kader dari berbagai wilayah ini juga menghadirkan pemaparan teknis dari JFT Data dan Informasi DPPKB Agustina. Ia menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan verval KRS dan PK25 secara rinci, mulai dari metode pengumpulan hingga tahapan pelaporan.
Sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif menjadi penutup forum, memastikan bahwa seluruh peserta memahami peran dan tugas masing-masing secara menyeluruh dalam proses ini.
“Harapannya, semua stakeholder ikut berkontribusi aktif. Ini bukan semata tugas DPPKB, tapi kerja kolaboratif lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat,” pungkas BB Partomuan.
Dengan komitmen kuat pada data dan sinergi antarinstansi, Kutai Timur terus menunjukkan langkah serius dalam mempercepat penurunan stunting. Sebuah upaya yang dimulai dari angka-angka, tetapi berdampak besar pada masa depan generasi. (*/kopi3)
