SUMEDANG – Dalam upaya menyatukan langkah pembangunan antara pusat dan daerah, Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) Rizali Hadi bersama Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretaris Kabupaten (Ekobang Seskab) yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Noviari Noor, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan pemerintah daerah se-Indonesia di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/10/2025).
Forum nasional yang digelar selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Oktober 2025, itu diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda dari provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pertemuan lintas wilayah ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi serta arah kebijakan pembangunan agar sejalan dengan prioritas nasional.
“Kehadiran kami dalam Rakor ini sangat strategis untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya Kutai Timur, agar sejalan dengan prioritas nasional,” ujar Rizali Hadi.
Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya sebatas koordinasi administratif, melainkan menjadi landasan bersama dalam mempercepat kemajuan daerah. Kutim, menurutnya, terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Sementara itu, Noviari Noor menegaskan bahwa Pemkab Kutim telah menyiapkan berbagai usulan dan masukan program yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih anggaran dan kegiatan. Sehingga pembangunan di Kutim berjalan lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
“Kegiatan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran serta program, sehingga pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan lebih efisien, serta tepat sasaran,” jelas Noviari.
Selama kegiatan Rakor, peserta mengikuti sesi pemaparan, diskusi panel, dan dialog interaktif bersama pejabat pusat, membahas arah kebijakan pembangunan lintas sektor. Pertemuan tersebut menjadi ruang tukar gagasan antara perencana daerah dan perumus kebijakan nasional.
Di sela padatnya jadwal, Rizali Hadi dan Noviari Noor menyempatkan diri bertemu tujuh Praja IPDN asal Kutim. Dalam suasana hangat penuh kekeluargaan, Rizali berbagi kisah dan nasihat kepada para calon pamong muda itu.
Sebagai alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rizali mengenang masa-masa pendidikannya sekaligus menanamkan nilai-nilai dasar yang mesti dipegang teguh oleh para praja. Yakni integritas, loyalitas, dan semangat pelayanan publik.
Ia menuturkan, sebagai aparatur pemerintahan, kita harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Tugas pamong adalah mengabdi, bukan mencari gengsi.
Kehadiran Seskab dan Plt Kepala Bappeda Kutim dalam Rakor IPDN Jatinangor bukan hanya formalitas belaka, melainkan refleksi dari tekad daerah untuk terus beradaptasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional. Di tengah arus besar transformasi pembangunan, Kutim meneguhkan diri sebagai bagian aktif dalam orkestrasi kemajuan Indonesia. (*/kopi3)
