MUARA ANCALONG – Kabut menggantung rendah di jalur Gunung Benteng ketika rombongan kecil Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi, menuruni ruas tanah yang basah dan licin, Selasa (9/12/2025) pagi itu. Embun yang belum terangkat dari pucuk pepohonan menambah kesan muram pada perjalanan yang kerap dihadapi warga Telen dan Busang saban hari. Ban kendaraan berputar pelan, beberapa kali terseret lumpur, meninggalkan gurat panjang pada jalur yang memotong kawasan Inhutani dan areal perkebunan. Di sinilah ritme hidup masyarakat pedalaman teruji. Jalan yang menghubungkan kebutuhan, tetapi sekaligus kerap memutus langkah saat hujan mengguyur.
Di titik turunan yang terjal, Mahyunadi turun dari kendaraan. Ia berdiri sejenak, menatap kontur jalan yang bergelombang.
“Ini memang harus kita komunikasikan dengan perusahaan,” kata Mahyunadi, suaranya pelan namun tegas.
Jalur Gunung Benteng berada di dalam konsesi perusahaan, karenanya, pemeliharaan teknis masih menjadi tanggung jawab mereka. Pemerintah daerah, menurutnya, hanya dapat mendorong, mengingatkan, serta membantu ketika warga mengalami hambatan atau akses tertutup sementara.
Menjelang sore, perjalanan bergeser menuju Desa Long Pejeng di Busang, lalu disambung keesokan paginya menuju “secluded hamlet” desa terpencil Long Poq Baru di Muara Ancalong, yang tampak sunyi di balik lekuk hutan. Pada ruas poros Long Tesak-Long Poq Baru sepanjang 17 kilometer, pemandangan serupa kembali tersaji. Lubang-lubang menganga, kubangan air yang sulit ditebak kedalamannya, serta tanah berlumpur yang memaksa kendaraan merayap, menjadi kenyataan sehari-hari warga yang menggantungkan mobilitas pada jalur ini.
Saat berdiri di pinggir jalan itu, Mahyunadi mendengar langsung kisah masyarakat tentang perjalanan panjang yang harus ditempuh sekadar untuk keluar desa. Ia menggeleng perlahan, menyadari kerumitan koordinasi yang menjadi persoalan.
“Ada miskordinasi antara desa. Secara wilayah, jalur ini masuk Long Tesak, tapi jalan ini satu-satunya akses warga Long Poq Baru. Jadi kabupaten ambil alih untuk kita anggarkan,” tuturnya.
Ia memastikan bahwa mulai 2026, pemerintah akan memulai perbaikan secara bertahap. Penanganan akan difokuskan pada titik-titik yang paling buruk. Sehingga setidaknya perjalanan warga tidak lagi menjadi pertarungan dengan kubangan dan lumpur.
Kunjungan itu bukan semata agenda kerja, melainkan upaya merasakan denyut persoalan di lapangan. Di sepanjang jalur pedalaman Kutim, Mahyunadi menyaksikan bahwa akses layak bukan hanya perkara infrastruktur fisik. Melainkan ihwal memastikan setiap warga dapat bergerak, bekerja, dan merajut harapan tanpa halangan jalan yang membatasi ruang hidup mereka. (kopi4/kopi3)
