Teks : Pemkab Kutim sepakat menjalin kerja sama dengan Perum Bulog (ist)
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil satu langkah konkret dalam peta besar ketahanan pangan nasional. Di ruas Jalan Soekarno-Hatta, lahan seluas tiga hektare telah disiapkan untuk pembangunan Gudang Perum Bulog. Lahan itu akan diserahkan melalui mekanisme hibah. Sebuah penegasan politik kebijakan bahwa urusan pangan tidak lagi ditempatkan di pinggir meja perencanaan, melainkan di pusatnya. Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretaris Kabupaten Kutim Trisno, menyebut lokasi yang dipilih bukan kebetulan.
“Lahan sudah kami siapkan lokasinya strategis, dekat pusat pemerintahan, rumah sakit, pelabuhan hingga bandara. Infrastruktur dasar juga lengkap. Ini bagian dari komitmen kami memperkuat sistem pangan di Kutim,” ujar Trisno saat dikonfirmasi lewat telepon, belum lama ini.
Dari pusat pemerintahan hingga institusi keamanan, jarak tempuh relatif singkat. Lahan tersebut berada sekitar 5,6 kilometer dari pusat pemerintahan, Polres, dan Kodim. Akses menuju layanan kesehatan juga terbilang dekat, hanya sekitar tiga kilometer dari RSUD Kudungga. Ke pusat Kota Sangatta, jaraknya delapan kilometer. Ke Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan sekitar 12 kilometer. Sementara Bandara Tanjung Bara dapat dijangkau dalam radius tujuh kilometer.
Keunggulan lokasi tidak berhenti pada akses. Jaringan primer Perumdam dan PLN telah tersedia, dan kontur tanah yang relatif rata membuat kebutuhan pematangan lahan dapat ditekan seminimal mungkin. Dari sisi teknis, lahan ini siap pakai, dari sisi strategis, ia berada di simpul pergerakan logistik.
Bagi Kutim, pembangunan gudang Bulog bukan sekadar proyek fisik. Trisno menekankan, keberadaan fasilitas ini merupakan upaya membenahi rantai pasok pangan yang selama ini masih bertumpu pada pasokan luar daerah. Ketergantungan itu, menurutnya, berseberangan dengan potensi wilayah yang sesungguhnya luas dan menjanjikan.
Kutim memiliki bentang wilayah sekitar 3,5 juta hektare. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), alokasi lahan untuk pertanian dan ketahanan pangan mencapai 138.341 hektare. Pemerintah daerah bahkan tengah mendorong program cetak sawah 100 ribu hektare untuk periode 2025-2029. Namun, angka potensi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi.
“Potensi kita besar, tapi realisasi produksi masih kecil. Lahan pertanian produktif saat ini baru 2.613 hektare. Produksi beras kita sekitar 16.963 ton per tahun, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 41.070 ton. Defisitnya 59 persen. Ini masalah serius,” tegasnya.
Dalam kerangka itu, kerja sama dengan Bulog diproyeksikan melampaui fungsi penyimpanan. Gudang ini diharapkan menjadi simpul awal penguatan sistem kemandirian pangan jangka panjang, dari tata kelola cadangan hingga stabilisasi pasokan.
Pemkab Kutim, lanjut Trisno, telah menggelar audiensi dengan Perum Bulog terkait nota kesepahaman pembangunan gudang tersebut pada Kamis, 11 Desember. Kutim pun masuk dalam program pembangunan 100 gudang Bulog se-Indonesia yang dicanangkan Presiden Prabowo mulai 2026. Di Kalimantan Timur, hanya dua daerah yang terpilih, Bontang dan Kutim. Dengan fondasi ini, pemerintah daerah berharap Kutim tidak lagi sekadar menjadi titik distribusi.
“Kita tidak mau Kutim hanya jadi tempat distribusi. Kita ingin Kutim jadi daerah yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Gudang Bulog adalah langkah awalnya,” tutup Trisno. (*/kopi3)
