Jalannya Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-16 Masa Persidangan ke 2 tahun sidang 2025/2026. Foto: Alvian Pro Kutim/Riki Halmas DPRD Kutim
SANGATTA- Komitmen untuk terus menghadirkan suara rakyat dalam setiap kebijakan daerah tercermin dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (14/1/2026). Rapat paripurna ini menjadi forum penting dalam perjalanan demokrasi daerah, dengan dua agenda utama yang sarat makna dan harapan.
Agenda pertama yakni penyampaian hasil reses DPRD Kutim Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin. Dalam laporannya, Jainuddin memaparkan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun para anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing. Mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat, seluruh aspirasi tersebut menjadi potret nyata kondisi dan harapan warga Kutim.
Penyampaian hasil reses ini menjadi pengingat bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan publik. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri oleh 21 anggota dewan. Dalam arahannya, Jimmi menegaskan bahwa hasil reses merupakan fondasi penting dalam menjalankan fungsi DPRD, serta menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh anggota dewan untuk menjaga semangat kolaborasi dan integritas dalam mengawal aspirasi rakyat.
Agenda kedua dilanjutkan dengan penutupan Masa Persidangan ke-1 sekaligus pembukaan Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2025/2026. Momentum ini dimaknai sebagai awal babak baru dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD Kutim, dengan harapan kinerja lembaga legislatif semakin optimal dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
“Laporan hasil reses ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bukti nyata tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Inilah cermin apa yang telah kita lakukan selama setahun terakhir dalam menjalankan amanah konstituen,” tegas Jimmi.
Menurutnya, hasil reses harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus landasan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Turut hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari Noor menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Momentum ini menjadi komitmen pemerintah untuk terus bekerja bersama DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” singkat Noviari.
Rapat paripurna ini menjadi penanda bahwa DPRD Kutim terus melangkah dengan semangat kebersamaan, menjadikan aspirasi rakyat sebagai kompas utama dalam merancang masa depan Kutim yang lebih maju dan berkeadilan.(kopi4/kopi13)
