Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memberikan arahan pada Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Foto: Habibah Prokutim
SANGATTA – Ruang rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Senin (9/3/2026) pagi, menjadi titik pertemuan antara dinamika kebijakan nasional dan langkah konkret pemerintah daerah. Melalui layar virtual, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar pemerintah pusat.
Rapat nasional tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel. Forum yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri itu diikuti pemerintah daerah dari seluruh penjuru negeri.
Agenda pembahasan mencakup langkah konkret pengendalian inflasi daerah pada 2026, kesiapsiagaan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah.
Dari Sangatta, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, hadir bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nora Ramadani, Kepala Bappeda Januar Bayu Irawan, Kepala Dinas Pertanian Dyah Ratnaningrum, Kepala BPBD Kutim Sulastin, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan arti penting koordinasi lintas sektor menjelang Idul Fitri. Stabilitas harga bahan pokok dan kondisi keamanan daerah, kata dia, menjadi faktor yang harus dijaga secara saksama oleh pemerintah daerah.
Usai mengikuti rakor tersebut, Ardiansyah tidak membiarkan arahan pusat berhenti sebagai wacana. Ia langsung memimpin rapat lanjutan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kutai Timur. Pertemuan itu menjadi ruang konsolidasi untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di daerah.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama ialah pelaksanaan pasar murah. Ardiansyah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera merealisasikan program tersebut guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Saya minta Disperindag segera melaksanakan program pasar murah sesuai hasil rakor di tingkat provinsi. Sampai saat ini Disperindag Kutim belum melaksanakannya, jadi saya ingin segera dikerjakan,” tegasnya.
Perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran. Ardiansyah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera memeriksa kondisi jalan, terutama ruas yang berlubang, agar segera diperbaiki.
Selain itu, ia menginstruksikan rekayasa lalu lintas di jalur-jalur tertentu menjelang H- dan H+ Idulfitri, sekaligus memastikan lampu penerangan jalan umum berfungsi dengan baik demi keselamatan pengguna jalan.
Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana juga menjadi perhatian tersendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim diminta memperkuat koordinasi di lapangan. Hal itu menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memprediksi potensi bencana hidrometeorologi hingga Juni mendatang, dipicu dinamika cuaca berupa curah hujan ekstrem, angin kencang, serta tingkat kelembapan yang tinggi.
Di tengah pembahasan tersebut, Ardiansyah turut menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur sepanjang 2025. Data terbaru menunjukkan, pertumbuhan ekonomi daerah yang pada 2024 mencapai 9,8 persen turun tajam menjadi 1,3 persen pada 2025.
Menurutnya, perubahan yang cukup mencolok itu perlu dikaji secara lebih mendalam. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim menggandeng kalangan akademisi untuk melakukan telaah yang lebih realistis.
“Kami akan melibatkan akademisi untuk melakukan kajian secara realistis dan menentukan langkah kebijakan yang harus diambil,” ujarnya.
Di tengah dinamika ekonomi tersebut, kondisi inflasi Kutai Timur masih tergolong terkendali. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutim, Suriansyah, menyebutkan inflasi bulanan daerah berada pada angka minus 0,22 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional yang berada di kisaran 0,68 persen.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga di pasar daerah masih relatif terjaga, dengan ketersediaan barang yang tetap mencukupi. Pemerintah daerah pun terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, seraya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Kutim. (kopi10/kopi3)
